Jakarta, Pribhumi.com — Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menepis anggapan bahwa percepatan pembangunan satuan baru, termasuk ratusan batalyon hingga tahun 2029, dipicu oleh ancaman militer dari luar negeri. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel TNI Inf Donny Pramono, Rabu (19/11/2025).
Menurut Donny, kebijakan pembentukan hingga ratusan batalyon merupakan bagian dari pengembangan kekuatan jangka panjang yang berbasis pada konsep Optimum Essential Force (OEF). Konsep tersebut dirancang untuk memastikan ketersediaan struktur pertahanan yang kuat, menyeluruh, serta mampu beradaptasi dengan dinamika keamanan nasional.
“Kebijakan ini bukan karena adanya ancaman asing tertentu yang bersifat langsung. Orientasinya adalah penguatan struktur pertahanan negara secara menyeluruh,” ujar Donny.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan satuan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kapasitas organisasi. Hingga 2025, TNI AD telah menggelar 20 Brigade Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan 105 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di berbagai wilayah.
Satuan-satuan baru tersebut diprioritaskan untuk memperkuat pertahanan teritorial, terutama di kabupaten dan wilayah yang memiliki nilai strategis bagi kesiapsiagaan nasional.
Langkah pembangunan kekuatan ini juga selaras dengan target lintas matra. TNI AD menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029, sementara TNI AL berfokus pada pembentukan lima Komando Armada (Koarmada) serta lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral) yang akan didukung oleh modernisasi armada berbasis teknologi informasi. Adapun TNI AU menargetkan pembangunan 33 Satuan Radar (Satrad) dan penguatan satuan pertahanan antariksa.
Program modernisasi ini merupakan bagian dari implementasi OEF yang menjadi mandat RPJMN 2025–2029. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Kemenko Polhukam pada 29 Oktober 2025.
“Melalui Rakor ini, pemerintah memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional,” jelas Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo.
Dengan langkah terukur tersebut, pemerintah berharap postur pertahanan nasional semakin solid, modern, dan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan di masa mendatang.
