JAKARTA, Pribhumi.com — Pemerintah Indonesia tengah merancang kebijakan kerja fleksibel berupa work from home (WFH) yang akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pekerja sektor swasta. Langkah ini disiapkan sebagai respons atas meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan penyusunan teknis. Ia menjelaskan, fleksibilitas kerja diperlukan guna meningkatkan efisiensi, terutama dalam penggunaan energi dan mobilitas harian pekerja.
Menurut rencana awal, skema WFH akan diterapkan selama satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
“Teknisnya masih kami siapkan. Harapannya kebijakan ini bisa berlaku luas, tidak hanya untuk ASN tetapi juga swasta dan pemerintah daerah,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemerintah menargetkan kebijakan ini mulai diberlakukan setelah perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Namun, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan setelah konsep kebijakan benar-benar matang.
Selain itu, durasi penerapan WFH juga akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, khususnya terkait harga minyak dunia dan dinamika konflik geopolitik yang sedang berlangsung.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau kondisi tersebut sebelum mengambil keputusan final, guna memastikan kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
