Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi, Singgung Perannya dalam Karier Politik Presiden

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 19 April 2026 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait tuduhan yang menyebut dirinya mendanai polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Tuduhan tersebut dilontarkan oleh Rismon Sianipar dan dinilai JK sebagai tidak berdasar.

Dalam keterangannya kepada media di kediamannya di Jakarta Selatan pada Sabtu (18/4/2026), JK mengaku kesal karena namanya ikut terseret dalam isu yang dinilai semakin melebar dan menyeret banyak tokoh nasional. Ia menegaskan tidak pernah memiliki hubungan ataupun komunikasi yang mengarah pada pendanaan seperti yang dituduhkan.

JK juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh sejumlah pihak, termasuk Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Namun, ia memilih tidak merespons karena ingin menjaga posisi netral di tengah polemik yang berkembang.

Baca Juga :  Arus Balik Nataru Menguat, Penyeberangan Sumatera–Jawa Dipadati Bus dan Truk Logistik

Menurut JK, tuduhan tersebut hanyalah upaya pengalihan isu yang tidak memiliki dasar kuat. Ia bahkan membantah keras adanya klaim pemberian dana hingga miliaran rupiah.

Di sisi lain, JK turut mengingatkan perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo. Ia menyebut pernah mendorong nama Jokowi ke tingkat nasional, termasuk saat pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga akhirnya maju sebagai calon presiden.

Baca Juga :  Aksi Protes Kader Golkar Bengkulu, Musda Dibatalkan dan Pengurus Dibekukan

JK juga menyinggung bahwa dirinya berperan dalam mendampingi Jokowi pada Pilpres, atas permintaan Ketua Umum PDIP saat itu. Ia mengklaim bahwa kehadirannya dianggap penting untuk memberikan pengalaman dan bimbingan dalam kepemimpinan nasional.

Terkait polemik ijazah yang hingga kini masih menjadi perdebatan, JK menyarankan agar persoalan tersebut segera diselesaikan secara terbuka. Ia meminta agar dokumen ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik guna menghentikan spekulasi berkepanjangan yang dinilai memecah masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan akan menjadi langkah paling efektif untuk meredam polemik yang sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Berita Terkait

Timwas Haji DPR Apresiasi Transformasi Layanan Haji, Biaya Turun dan Masa Tunggu Berkurang di Era Pemerintahan Prabowo
BGN Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis Saat Libur Sekolah, Seluruh Dapur Akan Diaudit
Komisi VIII DPR RI Dorong Pemerintah Perketat Pengawasan Konten LGBT di Media Sosial
Nuzran Joher Desak Pembenahan Pengaduan WNA di Kantor Imigrasi Indonesia
Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1 Triliun di BGN
KPK Tetapkan 8 Tersangka Korupsi Izin Tinggal WNA, Diduga Raup Rp145,5 Miliar dari Praktik Pemerasan
Dr. Idel Eprianto: Penguatan Ekonomi Desa Kunci Hadapi Gejolak Rupiah
Ribuan Dapur MBG Dibekukan, Ini Penyebab yang Ditemukan BGN

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 23:00 WIB

Timwas Haji DPR Apresiasi Transformasi Layanan Haji, Biaya Turun dan Masa Tunggu Berkurang di Era Pemerintahan Prabowo

Selasa, 16 Juni 2026 - 19:00 WIB

BGN Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis Saat Libur Sekolah, Seluruh Dapur Akan Diaudit

Minggu, 14 Juni 2026 - 19:00 WIB

Komisi VIII DPR RI Dorong Pemerintah Perketat Pengawasan Konten LGBT di Media Sosial

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:22 WIB

Nuzran Joher Desak Pembenahan Pengaduan WNA di Kantor Imigrasi Indonesia

Senin, 8 Juni 2026 - 07:00 WIB

Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1 Triliun di BGN

Berita Terbaru

Sport

Kanada Hancurkan Qatar 6-0 di Piala Dunia 2026

Jumat, 19 Jun 2026 - 11:00 WIB