Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi, Singgung Perannya dalam Karier Politik Presiden

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 19 April 2026 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait tuduhan yang menyebut dirinya mendanai polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Tuduhan tersebut dilontarkan oleh Rismon Sianipar dan dinilai JK sebagai tidak berdasar.

Dalam keterangannya kepada media di kediamannya di Jakarta Selatan pada Sabtu (18/4/2026), JK mengaku kesal karena namanya ikut terseret dalam isu yang dinilai semakin melebar dan menyeret banyak tokoh nasional. Ia menegaskan tidak pernah memiliki hubungan ataupun komunikasi yang mengarah pada pendanaan seperti yang dituduhkan.

JK juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh sejumlah pihak, termasuk Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Namun, ia memilih tidak merespons karena ingin menjaga posisi netral di tengah polemik yang berkembang.

Baca Juga :  Breaking News! Korban Banjir Bandang di Sri Lanka Tembus 334 Jiwa, Ratusan Masih Hilang

Menurut JK, tuduhan tersebut hanyalah upaya pengalihan isu yang tidak memiliki dasar kuat. Ia bahkan membantah keras adanya klaim pemberian dana hingga miliaran rupiah.

Di sisi lain, JK turut mengingatkan perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo. Ia menyebut pernah mendorong nama Jokowi ke tingkat nasional, termasuk saat pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga akhirnya maju sebagai calon presiden.

Baca Juga :  Utang Pemerintah Tembus Rp9.138 Triliun per Juni 2025, Kemenkeu Pastikan Masih di Level Aman

JK juga menyinggung bahwa dirinya berperan dalam mendampingi Jokowi pada Pilpres, atas permintaan Ketua Umum PDIP saat itu. Ia mengklaim bahwa kehadirannya dianggap penting untuk memberikan pengalaman dan bimbingan dalam kepemimpinan nasional.

Terkait polemik ijazah yang hingga kini masih menjadi perdebatan, JK menyarankan agar persoalan tersebut segera diselesaikan secara terbuka. Ia meminta agar dokumen ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik guna menghentikan spekulasi berkepanjangan yang dinilai memecah masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan akan menjadi langkah paling efektif untuk meredam polemik yang sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Berita Terkait

Nilai Cadangan Lima Konsesi Tambang Tembus Rp 5.400 Triliun, Prabowo Soroti Izin Mangkrak
Menkomdigi Ingatkan Indonesia dan Singapura Saling Bergantung dalam Konektivitas Internet
Demo di DPR hingga Bundaran HI Hari Ini, Polisi Imbau Pengendara Hindari Sejumlah Ruas Jalan
Siklon ARNAB Menjauh, BMKG Waspadai Potensi Hujan Lebat Akibat Sistem Siklonik Baru di Laut Andaman
Harga Emas Antam Stabil di Rp 2,54 Juta per Gram, Simak Daftar Harga Terbarunya
Isu BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti Klinik Koperasi Merah Putih Ramai di Media Sosial
Magang Nasional 2026 Batch 3 Segera Dibuka, Simak Jadwal Pendaftaran hingga Pengumuman Seleksi
IHSG Anjlok 1,22%, MBSS Dapat Kontrak Rp6 Triliun dan BUMI Ekspansi ke Australia

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:25 WIB

Nilai Cadangan Lima Konsesi Tambang Tembus Rp 5.400 Triliun, Prabowo Soroti Izin Mangkrak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:20 WIB

Menkomdigi Ingatkan Indonesia dan Singapura Saling Bergantung dalam Konektivitas Internet

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:10 WIB

Demo di DPR hingga Bundaran HI Hari Ini, Polisi Imbau Pengendara Hindari Sejumlah Ruas Jalan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:56 WIB

Harga Emas Antam Stabil di Rp 2,54 Juta per Gram, Simak Daftar Harga Terbarunya

Kamis, 29 Oktober 2026 - 04:41 WIB

Isu BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti Klinik Koperasi Merah Putih Ramai di Media Sosial

Berita Terbaru

Tips dan informasi

Audit Rumah Tasya Farasya Ungkap Besi dan Mutu Beton Tak Sesuai Spesifikasi

Kamis, 29 Okt 2026 - 11:03 WIB