Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi, Singgung Perannya dalam Karier Politik Presiden

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 19 April 2026 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait tuduhan yang menyebut dirinya mendanai polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Tuduhan tersebut dilontarkan oleh Rismon Sianipar dan dinilai JK sebagai tidak berdasar.

Dalam keterangannya kepada media di kediamannya di Jakarta Selatan pada Sabtu (18/4/2026), JK mengaku kesal karena namanya ikut terseret dalam isu yang dinilai semakin melebar dan menyeret banyak tokoh nasional. Ia menegaskan tidak pernah memiliki hubungan ataupun komunikasi yang mengarah pada pendanaan seperti yang dituduhkan.

JK juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh sejumlah pihak, termasuk Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Namun, ia memilih tidak merespons karena ingin menjaga posisi netral di tengah polemik yang berkembang.

Baca Juga :  Sidang Tipikor PJU Kerinci Masuki Babak Akhir, Ahli BPKP Ungkap Pelanggaran dan Aliran Fee

Menurut JK, tuduhan tersebut hanyalah upaya pengalihan isu yang tidak memiliki dasar kuat. Ia bahkan membantah keras adanya klaim pemberian dana hingga miliaran rupiah.

Di sisi lain, JK turut mengingatkan perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo. Ia menyebut pernah mendorong nama Jokowi ke tingkat nasional, termasuk saat pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga akhirnya maju sebagai calon presiden.

Baca Juga :  Tak Semua Wajib Bayar Pajak, Ini 5 Jenis Kendaraan yang Bebas PKB Tahun 2026

JK juga menyinggung bahwa dirinya berperan dalam mendampingi Jokowi pada Pilpres, atas permintaan Ketua Umum PDIP saat itu. Ia mengklaim bahwa kehadirannya dianggap penting untuk memberikan pengalaman dan bimbingan dalam kepemimpinan nasional.

Terkait polemik ijazah yang hingga kini masih menjadi perdebatan, JK menyarankan agar persoalan tersebut segera diselesaikan secara terbuka. Ia meminta agar dokumen ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik guna menghentikan spekulasi berkepanjangan yang dinilai memecah masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan akan menjadi langkah paling efektif untuk meredam polemik yang sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Berita Terkait

Ombudsman Soroti Kepastian Layanan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di Tengah Gangguan Abu Vulkanik
Sisa Kuota Internet Tak Boleh Lagi Hangus, Kemkomdigi Wajibkan Operator Beri Pilihan kepada Pelanggan
Ombudsman RI Ungkap Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam RDP Perdana Bersama Komisi II DPR RI
Putra Kerinci Nuzran Joher Resmi Pimpin Ombudsman RI Periode 2026–2031
Nuzran Joher Dorong Penguatan Pengawasan BBM Bersubsidi, Ombudsman Gandeng BPH Migas hingga Daerah
Roy Suryo dan dr Tifa Segera Dilimpahkan ke Kejari Jaksel, Kasus Dugaan Tudingan Ijazah Palsu Masuk Tahap Penuntutan
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Tahap Pelimpahan ke Kejaksaan
Timwas Haji DPR Apresiasi Transformasi Layanan Haji, Biaya Turun dan Masa Tunggu Berkurang di Era Pemerintahan Prabowo

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 10:51 WIB

Ombudsman Soroti Kepastian Layanan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di Tengah Gangguan Abu Vulkanik

Minggu, 30 Agustus 2026 - 13:00 WIB

Sisa Kuota Internet Tak Boleh Lagi Hangus, Kemkomdigi Wajibkan Operator Beri Pilihan kepada Pelanggan

Kamis, 27 Agustus 2026 - 13:56 WIB

Ombudsman RI Ungkap Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam RDP Perdana Bersama Komisi II DPR RI

Rabu, 19 Agustus 2026 - 15:30 WIB

Putra Kerinci Nuzran Joher Resmi Pimpin Ombudsman RI Periode 2026–2031

Senin, 13 Juli 2026 - 20:22 WIB

Nuzran Joher Dorong Penguatan Pengawasan BBM Bersubsidi, Ombudsman Gandeng BPH Migas hingga Daerah

Berita Terbaru