JAKARTA, Pribhumi.com – Pemerintah Indonesia bergerak cepat mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari alternatif pasokan minyak mentah dari berbagai negara.
Langkah ini diambil menyusul belum dibukanya Selat Hormuz untuk Indonesia oleh Iran, meskipun sejumlah negara lain mulai diberikan akses.
Bahlil menjelaskan, instruksi tersebut bertujuan menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik yang masih berlangsung. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan seluruh sumber energi yang tersedia di dalam negeri.
Ia memastikan bahwa pasokan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar, serta LPG, masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas harga agar tidak membebani masyarakat.
Meski begitu, Bahlil mengingatkan bahwa situasi global saat ini sulit diprediksi. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sebagai bentuk dukungan bersama dalam menghadapi kondisi ini.
Sementara itu, Iran mulai membuka akses terbatas di Selat Hormuz bagi negara-negara yang dianggap bersahabat. Negara seperti India, China, Rusia, Irak, dan Pakistan disebut telah mendapat izin melintas.
Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menegaskan bahwa hanya kapal dari negara non-musuh yang diperbolehkan melintas dengan memenuhi ketentuan keamanan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz. Ia menilai penutupan jalur strategis tersebut telah mengganggu distribusi global minyak, gas, dan pupuk, serta memperburuk kondisi kemanusiaan.
Guterres juga menyerukan penghentian perang di kawasan, termasuk kepada Amerika Serikat dan Israel, guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekonomi global dan keselamatan warga sipil.
Iran sendiri menetapkan syarat ketat bagi kapal yang ingin melintas, yakni tidak berasal dari negara yang dianggap bermusuhan serta wajib berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan jalur aman.
