Jakarta, Pribhumi.com – Kelompok Hamas menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan pengelolaan pemerintahan Jalur Gaza kepada sebuah komite teknokrat Palestina. Langkah ini disebut sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.
Selain itu, Hamas menuntut agar perlintasan Rafah di perbatasan Gaza–Mesir segera dibuka penuh dalam waktu dekat guna memulihkan mobilitas warga dan distribusi logistik.
Mengutip laporan AFP, Kamis (29/1/2026), pemerintahan sementara Gaza akan dijalankan oleh Komite Nasional Pemerintahan Gaza (National Committee for Gaza Administration/NCAG) yang terdiri dari 15 teknokrat Palestina. Komite ini dibentuk berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa seluruh mekanisme penyerahan kekuasaan telah dipersiapkan secara administratif.
“Seluruh protokol telah dirampungkan dan dokumen disiapkan untuk memastikan proses transfer pemerintahan berjalan menyeluruh di semua sektor Gaza,” ujarnya.
NCAG akan bertanggung jawab mengelola administrasi sipil dan layanan publik pascaperang, di bawah pengawasan sebuah badan internasional bernama Dewan Perdamaian, yang dijadwalkan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Komite tersebut dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina. NCAG direncanakan memasuki Jalur Gaza setelah perlintasan Rafah kembali dibuka.
Hamas menegaskan bahwa Rafah harus beroperasi dua arah tanpa pembatasan. Menurut Qassem, warga Gaza harus diberi kebebasan penuh untuk keluar dan masuk wilayah tersebut tanpa intervensi Israel.
Perlintasan Rafah merupakan satu-satunya akses Gaza ke dunia luar yang tidak melalui wilayah Israel. Namun, jalur ini ditutup sejak dikuasai militer Israel pada Mei 2024, dengan pengecualian pembukaan terbatas pada awal 2025 yang tidak berlangsung lama.
Sebelumnya, Ali Shaath mengungkapkan bahwa pembukaan penuh perlintasan Rafah di kedua arah ditargetkan terealisasi dalam pekan depan.
