AS Pilih Pakistan Jadi Mediator dengan Iran, Ini Alasan di Baliknya

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 10 April 2026 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LONDON, Pribhumi.com — Pemerintah Amerika Serikat mengungkap pertimbangan strategis di balik penunjukan Pakistan sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan dengan Iran. Keputusan ini diambil meskipun sejumlah negara lain, termasuk Turki, juga menawarkan diri sebagai fasilitator dialog.

Sumber dari Gedung Putih kepada Financial Times menyebutkan bahwa Pakistan dinilai memiliki posisi yang lebih netral serta peluang lebih besar diterima oleh Teheran dalam proses negosiasi. Selain itu, Islamabad diketahui memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintahan Donald Trump.

Faktor geografis juga menjadi alasan penting. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Iran, Pakistan dianggap lebih memahami dinamika kawasan serta memiliki jalur komunikasi yang lebih efektif dibandingkan negara lain seperti Turki.

Baca Juga :  Indonesia Kecam Serangan Israel di Lebanon, Peringatkan Risiko Konflik Meluas

Langkah ini merupakan bagian dari strategi diplomasi tertutup yang dijalankan Washington untuk mendorong tercapainya gencatan senjata. Di balik retorika keras di ruang publik, pemerintahan Trump disebut telah melakukan berbagai upaya intensif secara diam-diam dalam beberapa pekan terakhir.

Laporan Financial Times menyebutkan bahwa inisiatif gencatan senjata selama dua pekan sebagian besar diprakarsai oleh Amerika Serikat. Bahkan, Trump dikabarkan telah menginginkan penghentian konflik sejak 21 Maret, meskipun secara terbuka tetap menyampaikan tekanan keras terhadap Iran.

Dorongan untuk meredakan konflik ini juga dipicu kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia, khususnya akibat potensi gangguan di Selat Hormuz. Selain itu, pejabat AS mengaku terkejut dengan ketahanan Iran menghadapi tekanan militer dari AS dan sekutunya.

Baca Juga :  Iran Hentikan Akses Selat Hormuz Usai Serangan Militer AS dan Israel

Pengumuman gencatan senjata disampaikan langsung oleh Trump pada Rabu malam (7/4/2026), hanya satu jam sebelum batas waktu rencana serangan terhadap infrastruktur penting Iran berakhir. Situasi ini sempat memunculkan spekulasi bahwa langkah tersebut hanya bersifat penundaan, bukan penghentian permanen.

Dalam kesepakatan sementara itu, Iran diminta membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan atas penghentian serangan selama dua pekan. Namun, laporan ini berbeda dengan pernyataan publik Trump dan pejabat AS yang sebelumnya mengklaim Iran meminta gencatan senjata dan menyebutnya sebagai kemenangan tanpa syarat.

Berita Terkait

Sanksi Chip AS Berbalik Arah, Huawei Siapkan Teknologi Setara 1,4 Nanometer
Sistem Imigrasi Malaysia Lumpuh Berjam-jam, Ribuan Pelancong Terjebak Antrean Panjang di Perbatasan
PBB Peringatkan Dunia Hadapi Rekor Suhu Panas Baru hingga 2030, El Nino Diprediksi Menguat
Iran Akhiri Pemadaman Internet 88 Hari, Warga Mengaku Seperti “Bebas dari Penjara”
WNI Kini Bisa Masuk Kanada Pakai eTA, Biaya Cuma Rp90 Ribu dan Tanpa Biometrik
AS Bersiap Cetak Uang US$250 dengan Potret Donald Trump
Prabowo dan Macron Bahas Palestina hingga Kerja Sama Strategis Indonesia-Prancis
Derita Gaza Kian Dalam, Warga Palestina Tiga Tahun Gagal Haji dan Tak Bisa Berkurban

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 21:00 WIB

Sanksi Chip AS Berbalik Arah, Huawei Siapkan Teknologi Setara 1,4 Nanometer

Minggu, 31 Mei 2026 - 05:00 WIB

Sistem Imigrasi Malaysia Lumpuh Berjam-jam, Ribuan Pelancong Terjebak Antrean Panjang di Perbatasan

Sabtu, 30 Mei 2026 - 03:00 WIB

PBB Peringatkan Dunia Hadapi Rekor Suhu Panas Baru hingga 2030, El Nino Diprediksi Menguat

Sabtu, 30 Mei 2026 - 01:00 WIB

Iran Akhiri Pemadaman Internet 88 Hari, Warga Mengaku Seperti “Bebas dari Penjara”

Jumat, 29 Mei 2026 - 19:00 WIB

WNI Kini Bisa Masuk Kanada Pakai eTA, Biaya Cuma Rp90 Ribu dan Tanpa Biometrik

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

KPK Periksa Lebih dari 20 Forwarder di Kasus Korupsi Impor Bea Cukai

Senin, 1 Jun 2026 - 15:00 WIB