JAMBI, Pribhumi.com – Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah Jambi, Fadhil Ikhsan Mahendra, menyampaikan catatan kritis terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci tahun 2026. Kritik tersebut disampaikan dalam agenda “Ramadhan Mengabdi: Laboratorium Kebijakan Daerah”, yang digelar sebagai ruang evaluasi terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, BEM Nusantara menilai terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara narasi perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD dengan kondisi ekologis yang terjadi di lapangan.
Fadhil menyoroti komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci yang menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan mitigasi risiko bencana pada tahun 2026. Namun menurutnya, komitmen tersebut dinilai bertolak belakang dengan berbagai temuan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
“Pemerintah Daerah menyatakan komitmen menurunkan risiko bencana. Namun di lapangan justru diduga terjadi deforestasi di kawasan Gunung Kerinci, serta manipulasi aliran hidrologi danau melalui sungai buatan yang dikaitkan dengan kepentingan energi seperti PLTA. Selain itu, terdapat indikasi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga merambah kawasan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Ini menunjukkan adanya anomali antara dokumen kebijakan dan realitas di lapangan,” ujar Fadhil dalam keterangannya.
Selain itu, BEM Nusantara juga menilai strategi mitigasi bencana dalam RKPD 2026 masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan yang terjadi di sektor hulu lingkungan.
Menurut Fadhil, strategi yang lebih menitikberatkan pada edukasi masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta inventarisasi data dinilai belum cukup jika tidak diiringi dengan tindakan korektif terhadap sumber kerusakan lingkungan.
“Ada ancaman nyata berupa gangguan siklus hidrologi serta penurunan kualitas air. Jika mitigasi hanya berfokus pada edukasi tanpa diikuti penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, maka kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif,” tegasnya.
Terkait dugaan aktivitas PETI di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), BEM Nusantara mengaku tengah melakukan penelusuran lebih lanjut. Kerusakan yang terjadi di kawasan penyangga maupun inti taman nasional dikhawatirkan dapat memicu dampak yang lebih luas.
Dampak tersebut antara lain pencemaran sumber air, kerusakan ekosistem hutan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat yang bergantung pada kelestarian lingkungan di wilayah Kerinci.
BEM Nusantara pun mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci agar tidak hanya berfokus pada pendataan potensi bencana, tetapi juga memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas yang dinilai merusak lingkungan.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya memetakan risiko di atas kertas, tetapi juga berani mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan. Penegakan hukum di sektor hulu menjadi kunci agar Kerinci tetap terjaga sebagai daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya,” tutup Fadhil.
