Anutin Charnvirakul Kembali Jadi PM Thailand, Usung Nasionalisme dan Stabilitas Ekonomi

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 Maret 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com – Anutin Charnvirakul kembali dipercaya memimpin Thailand setelah parlemen memilihnya sebagai Perdana Menteri dalam pemungutan suara terbaru. Keputusan ini memperkuat posisinya setelah kemenangan politik yang cukup mengejutkan pada pemilu sebelumnya.

Berdasarkan laporan AFP pada Kamis (19/3/2026), dukungan parlemen yang melampaui ambang batas memastikan Anutin tetap menjabat. Politikus konservatif yang juga dikenal sebagai miliarder ini kini menghadapi tantangan besar, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan meredam gejolak ke depan.

Selain dikenal sebagai pengusaha dari keluarga besar di sektor konstruksi, Anutin juga memiliki citra unik di mata publik. Ia kerap tampil santai di media sosial, mulai dari memasak makanan kaki lima hingga memainkan musik pop Thailand era 1980-an menggunakan saksofon dan piano. Gaya ini membuatnya terlihat dekat dengan masyarakat.

Pendekatan populis tersebut mendapat respons positif dari pemilih. Banyak yang menilai Anutin sebagai sosok pemimpin yang mandiri namun tetap menjunjung nilai-nilai tradisional Thailand, sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat yang cenderung konservatif.

Baca Juga :  Dua Prajurit TNI Gugur di Lebanon, PBB Selidiki Ledakan yang Hantam Pasukan UNIFIL

Kemenangan politik pria berusia 59 tahun ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya sentimen nasionalisme, terutama pasca konflik perbatasan dengan Kamboja yang terjadi tahun lalu. Konflik tersebut menyebabkan korban jiwa di kedua pihak serta memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi.

Dalam pernyataannya saat hari pemungutan suara, Anutin menegaskan bahwa nasionalisme menjadi bagian penting dalam partainya, Partai Bhumjaithai. Ia menyebut semangat tersebut tercermin dalam identitas partai yang identik dengan warna biru dan simbol kebangsaan.

Anutin pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada September 2025, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang diberhentikan melalui putusan pengadilan. Paetongtarn sendiri merupakan putri dari Thaksin Shinawatra, tokoh politik berpengaruh di Thailand.

Keretakan politik terjadi ketika Anutin menarik partainya dari koalisi dengan Partai Pheu Thai. Hal ini dipicu kontroversi pernyataan Paetongtarn dalam percakapan telepon yang bocor, yang memicu reaksi keras publik dan memperuncing konflik politik.

Baca Juga :  Hukum Titip Doa kepada Jemaah Haji: Tradisi Lama yang Berakar Sejak Zaman Nabi

Setelah resmi menjabat, Anutin mengambil langkah tegas dengan memberi kewenangan penuh kepada militer untuk mengambil tindakan di wilayah perbatasan tanpa harus menunggu persetujuan pemerintah. Kebijakan ini menuai perhatian luas, terutama dalam konteks konflik dengan Kamboja.

Militer Thailand sempat menguasai sejumlah wilayah sengketa sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata. Meski demikian, Anutin menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga kedaulatan negara. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak menginginkan konflik berkepanjangan.

Di luar dunia politik, latar belakang keluarga Anutin berasal dari bisnis konstruksi melalui perusahaan Sino-Thai Engineering. Perusahaan tersebut telah lama mendapatkan proyek-proyek besar pemerintah, termasuk pembangunan bandara utama di Bangkok dan gedung parlemen.

Karier politik Anutin juga tak lepas dari pengaruh keluarga dan dinamika hubungan dengan klan Shinawatra. Ia pernah berada di posisi sekutu sekaligus rival, mencerminkan kompleksitas politik Thailand yang terus berkembang.

 

Berita Terkait

Banjir Bandang dan Longsor di Perbatasan Nepal-Tibet, Korban Tewas Tembus 150 Orang
H.A. Bakri HM Wafat, Duka Menyelimuti Jambi, Tugas Negara Harus Tetap Berlanjut.
Gelombang Panas Ekstrem Hantam Prancis, 40 Orang Tewas Tenggelam Saat Warga Cari Kesejukan
Ribuan Mahasiswa Semarang Gelar Aksi “Reformasi Jilid II”, Sampaikan Lima Tuntutan Rakyat
Pemerintah Pastikan Perlindungan TKW YY Korban Penganiayaan di Malaysia Meski Berangkat Lewat Jalur Nonprosedural
Hoaks dan Ketidakpercayaan Hambat Penanganan Wabah Ebola di Kongo, Ratusan Kasus Terus Bertambah
Ketua Komisi III DPR Usul Larangan Afiliasi Ormas bagi Anggota Polri Masuk RUU Polri
Ekspor Indonesia Terancam, Trump Usulkan Bea Masuk Tambahan 10 Persen

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 10:15 WIB

Banjir Bandang dan Longsor di Perbatasan Nepal-Tibet, Korban Tewas Tembus 150 Orang

Rabu, 29 Juli 2026 - 16:03 WIB

H.A. Bakri HM Wafat, Duka Menyelimuti Jambi, Tugas Negara Harus Tetap Berlanjut.

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:00 WIB

Gelombang Panas Ekstrem Hantam Prancis, 40 Orang Tewas Tenggelam Saat Warga Cari Kesejukan

Selasa, 16 Juni 2026 - 23:00 WIB

Ribuan Mahasiswa Semarang Gelar Aksi “Reformasi Jilid II”, Sampaikan Lima Tuntutan Rakyat

Selasa, 16 Juni 2026 - 07:41 WIB

Pemerintah Pastikan Perlindungan TKW YY Korban Penganiayaan di Malaysia Meski Berangkat Lewat Jalur Nonprosedural

Berita Terbaru