Moskow, Pribhumi.com — Hamas kembali menyuarakan penolakannya terhadap langkah terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengesahkan resolusi mengenai skema pemulihan dan stabilisasi Gaza. Menurut kelompok tersebut, keputusan itu tidak sejalan dengan keinginan rakyat Palestina dan justru mengabaikan hak-hak fundamental mereka.
Dalam pernyataan resmi pada Senin (17/11), Hamas menegaskan bahwa kebijakan yang diadopsi PBB tersebut “tidak mencerminkan tuntutan politik maupun kebutuhan kemanusiaan warga Gaza,” terutama mereka yang telah lama mengalami dampak konflik berkepanjangan.
Hamas juga menolak mekanisme perwalian internasional yang menjadi salah satu poin utama dalam resolusi tersebut. Mereka menyebut rancangan itu sebagai upaya untuk menempatkan Gaza di bawah otoritas asing yang tidak mendapat legitimasi dari masyarakat atau faksi-faksi Palestina.
Resolusi DK PBB yang disponsori Amerika Serikat itu menyetujui pembentukan International Stabilisation Force (ISF), pasukan stabilisasi internasional yang akan menjalankan mandat selama dua tahun di Gaza. Pasukan tersebut direncanakan bekerja sama dengan Israel dan Mesir dalam menjalankan tugas-tugas seperti pengamanan perbatasan, perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas kepolisian Palestina, serta pengawasan proses pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata, termasuk Hamas.
Dari 15 anggota DK PBB, sebanyak 13 negara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih untuk abstain.
Sumber: Sputnik–OANA
