Jakarta, Pribhumi.com — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mencatat total utang pemerintah pusat mencapai Rp9.138,05 triliun hingga akhir Juni 2025. Angka tersebut setara dengan 39,86 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menyampaikan bahwa rasio utang tersebut masih berada pada level yang aman dan moderat.
“Debt to GDP ratio kita pada akhir Juni 2025 sebesar 39,86 persen. Ini termasuk rendah dan moderat dibandingkan banyak negara, baik di kelompok negara tetangga maupun anggota G20,” ujar Suminto dalam temu media di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Dibandingkan dengan posisi Desember 2024, utang pemerintah naik sekitar Rp324,89 triliun. Pada akhir tahun lalu, total utang tercatat sebesar Rp8.813,16 triliun atau 39,81 persen terhadap PDB.
Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pinjaman pemerintah dan Surat Berharga Negara (SBN). Hingga Juni 2025, pinjaman pemerintah mencapai Rp1.157,18 triliun, sedangkan SBN tercatat Rp7.980,87 triliun.
Dari sisi pinjaman, pinjaman luar negeri mencapai Rp1.108,17 triliun, naik dibandingkan Mei 2025 yang sebesar Rp1.099,25 triliun. Sementara pinjaman dalam negeri meningkat menjadi Rp49 triliun dari Rp48,7 triliun sebelumnya.
Untuk SBN, penerbitan berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan total Rp6.484,12 triliun, sementara SBN berdenominasi valuta asing (valas) mencapai Rp1.496,75 triliun.
“Jadi posisi utang pemerintah pada Juni 2025 sebesar Rp9.138 triliun, terdiri dari pinjaman Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980,87 triliun,” jelas Suminto.
Lebih lanjut, Kemenkeu memutuskan untuk mengubah sistem pelaporan data utang menjadi triwulanan mulai tahun 2025. Sebelumnya, data tersebut dirilis secara bulanan.
Menurut Suminto, langkah ini diambil untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi statistik utang, karena perbandingan dengan PDB akan lebih sinkron dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga dirilis setiap kuartal.
“Supaya datanya lebih kredibel dan berdasarkan realisasi, bukan asumsi. Ke depan, rasio debt to GDP akan diumumkan setiap tiga bulan,” pungkasnya.
