Pribhumi.com — Di masa lalu, istilah nikah sirri merujuk pada pernikahan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat dalam syariat Islam, seperti adanya wali, ijab kabul, serta saksi. Namun, prosesi tersebut tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat.
Seiring perkembangan zaman, makna nikah sirri di Indonesia mengalami pergeseran. Kini, istilah tersebut lebih sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, atau dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan.
Secara agama, pernikahan tetap dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, dari sisi sosial dan hukum, tidak mencatatkan pernikahan di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil dapat menimbulkan berbagai persoalan.
Islam sendiri merupakan agama yang dinamis dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kemaslahatan umat. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat.
Pandangan ini juga diperkuat oleh ulama seperti Ibnu al-Qayyim yang menegaskan bahwa fatwa dapat menyesuaikan dengan konteks sosial. Dalam kondisi saat ini, pencatatan pernikahan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.
Tanpa adanya akta nikah, posisi perempuan dalam rumah tangga menjadi rentan, terutama jika terjadi konflik seperti sengketa nafkah atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh hak waris serta pengakuan identitas secara hukum.
Dalam Al-Qur’an, Allah SWT bahkan memerintahkan pencatatan dalam urusan utang piutang sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan dalam menjaga kejelasan hak dan kewajiban.
Jika urusan harta saja dianjurkan untuk dicatat, maka pernikahan yang merupakan ikatan kuat (mitsaqan ghalidza) tentu lebih layak untuk didokumentasikan secara resmi. Hal ini juga ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 21 yang menyebutkan pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh.
Pencatatan pernikahan menjadi wujud penghormatan terhadap kesakralan ikatan tersebut. Mengabaikannya dapat berakibat pada hilangnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
Di Indonesia, negara telah mengatur kewajiban pencatatan pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini bertujuan untuk mencegah berbagai potensi kerugian seperti penipuan identitas, praktik poligami ilegal, hingga penelantaran keluarga.
Sebagai warga negara dan umat beragama, menaati aturan tersebut merupakan bagian dari ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin. Kebijakan ini hadir untuk menjaga kemaslahatan bersama dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul.
Oleh karena itu, menghindari praktik nikah sirri dan memilih pernikahan resmi yang tercatat menjadi langkah bijak. Selain memenuhi aspek syariat, hal ini juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.
Menikah secara sah dan tercatat bukan hanya soal legalitas, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga.
