Jakarta, Pribhumi.com — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pramono Anung yang melarang aksi sweeping rumah makan selama bulan Ramadan di wilayah DKI Jakarta. Ia menilai, pendekatan yang lebih mengedepankan edukasi dan sikap saling menghormati jauh lebih penting dibanding tindakan penyisiran oleh kelompok tertentu.
Dalam keterangannya, Anwar Abbas menegaskan bahwa pemerintah seharusnya sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Ramadan tiba. Menurutnya, pemahaman tentang pentingnya menghormati ibadah dan keyakinan masing-masing harus dibangun secara menyeluruh.
Ia menilai, kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga suasana tetap kondusif. Dengan begitu, umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dapat beribadah dengan tenang tanpa merasa terganggu, sementara masyarakat lain juga tetap bisa menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Anwar juga menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu melakukan sweeping, sebab tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan berada di tangan pemerintah. Ia optimistis aparat dan pemerintah daerah mampu memastikan suasana Ramadan tetap damai dan tertib.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan sweeping terhadap rumah makan selama Ramadan. Pernyataan tersebut disampaikannya usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Menurut Pramono, Ramadan harus disambut dengan semangat kedamaian dan kerukunan, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, sebagai gubernur, dirinya bertanggung jawab penuh menjaga ketertiban dan tidak akan memberikan izin terhadap aksi sweeping dalam bentuk apa pun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan berjalan lancar, aman, dan tertib.
