Jakarta, Pribhumi.com – Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya. Penutupan ini dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum mengurus Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat utama operasional.
Kebijakan penghentian sementara ini akan mulai berlaku pada 9 Maret 2026 dan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Langkah tersebut diambil sebagai upaya memastikan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menegaskan bahwa seluruh dapur yang telah beroperasi wajib memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi. Salah satunya melalui proses pendaftaran serta verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat.
Menurutnya, kebijakan penghentian sementara ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang menjalankan program MBG benar-benar memenuhi standar kesehatan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa penutupan hanya diberlakukan bagi dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari namun belum mendaftarkan SLHS. Data 492 dapur tersebut diperoleh dari laporan Koordinator Regional wilayah Sumatera yang melakukan pemantauan langsung terhadap operasional dapur MBG di berbagai provinsi.
Harjito juga menyampaikan bahwa pengelola dapur masih diberi kesempatan untuk segera melengkapi persyaratan administrasi dan sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, dapur dapat kembali beroperasi.
Berdasarkan data yang dihimpun, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah dapur yang belum mendaftarkan SLHS terbanyak, yakni 252 unit. Disusul Lampung sebanyak 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur.
Sementara itu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan tidak memiliki dapur yang bermasalah dengan pendaftaran sertifikat tersebut.
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan kualitas layanan dalam program MBG yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Pihaknya juga mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak agar segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerah masing-masing untuk mempercepat proses pendaftaran SLHS.
Menurutnya, karena program ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, standar keamanan pangan harus dipatuhi tanpa pengecualian.
Harjito berharap seluruh dapur yang terdampak dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sehingga operasional dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dirasakan masyarakat.
