Indonesia Dukung Upaya Internasional untuk Stabilitas Gaza
Jakarta, Pribhumi.com — Setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berperan serta dalam misi tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa Indonesia menginginkan proses perdamaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama Otoritas Palestina, agar penyelesaian konflik berjalan inklusif dan sesuai parameter internasional.
Ia menekankan bahwa mandat pasukan internasional harus tetap berpijak pada tujuan akhir, yaitu solusi dua negara.
“Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk lewat penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan,” ujar Yvonne, Rabu (19/11/2025).
Indonesia juga menyerukan solidaritas global untuk memastikan proses perdamaian berjalan efektif demi mengakhiri konflik panjang di kawasan tersebut.
Menunggu Arahan Presiden Prabowo
Dari sisi pertahanan, pemerintah masih menunggu keputusan langsung Presiden Prabowo Subianto sebelum mengirimkan pasukan ke Gaza.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait, menyebut seluruh opsi masih berada di tangan Presiden.
Sembari menunggu arahan, Kemhan dan TNI telah melakukan penyiapan internal, mulai dari skema kontribusi Indonesia, pemetaan kebutuhan pasukan, hingga kesiapan logistik untuk operasi stabilisasi yang dinilai kompleks.
Rico menjelaskan bahwa Indonesia hanya akan terlibat bila salah satu dari dua syarat terpenuhi:
1. Mandat resmi dari PBB, atau
2. Persetujuan Amerika Serikat, sebagai pengusung utama pembentukan pasukan stabilisasi internasional.
TNI Siapkan 20.000 Personel Terlatih
TNI menyatakan kesiapan penuh jika Indonesia diminta berkontribusi. Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, Kapuspen TNI, memastikan 20.000 personel telah disiapkan untuk misi kemanusiaan dan stabilisasi di Gaza.
Para prajurit yang disiapkan berasal dari satuan-satuan yang telah berpengalaman dalam operasi militer selain perang (OMSP) dan berbagai misi PBB. TNI menyiapkan komponen lengkap, mulai dari tenaga kesehatan hingga pasukan Zeni untuk kebutuhan konstruksi dan pemulihan infrastruktur.
“TNI memastikan kesiapsiagaan logistik, interoperabilitas, dan kemampuan operasi lintas-medan telah terbentuk,” kata Freddy (15/11/2025).
Seleksi Ketat dari TNI Angkatan Darat
TNI Angkatan Darat juga memastikan bahwa prajurit yang akan diberangkatkan adalah personel terbaik.
Kadispenad Kolonel TNI Inf Donny Pramono menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara ketat dan bertahap.
Menurutnya, misi perdamaian menuntut ketahanan fisik dan mental yang tinggi, serta pemahaman mendalam mengenai mandat misi, resolusi PBB, dan aturan keterlibatan (rules of engagement). Semua ini dinilai penting agar seluruh tindakan prajurit tetap sesuai hukum internasional.
Resolusi DK PBB: Struktur Baru Pemerintahan Gaza
Keputusan DK PBB yang disetujui AS mengatur pembentukan:
Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)
Dewan Perdamaian (BoP) sebagai otoritas transisi di Gaza
Mekanisme keamanan dan pemerintahan di bawah pengawasan pemerintahan Trump
Mandat internasional hingga akhir 2027
Resolusi tersebut juga membuka kemungkinan pembentukan negara Palestina merdeka di masa mendatang, meski struktur lengkap otoritas transisi belum ditetapkan.
