MPR RI Ungkap Dampak Pelemahan Rupiah, Harga Tiket Pesawat dan Sembako Meningkat
BEKASI, Pribhumi.com – Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan harga tiket pesawat, meningkatnya harga kebutuhan pokok, hingga tekanan terhadap perekonomian daerah menjadi sejumlah persoalan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI di kawasan Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).
FGD bertema “Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial” tersebut membahas berbagai tantangan ekonomi yang muncul akibat pelemahan rupiah serta strategi penguatan ketahanan ekonomi nasional.
Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, mengungkapkan bahwa dampak pelemahan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya biaya transportasi udara dan harga kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, harga tiket penerbangan domestik mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding beberapa waktu lalu. Selain itu, harga beras dan sejumlah bahan pokok lainnya juga terus meningkat sehingga menambah beban masyarakat.
Tifatul juga menyoroti ketimpangan ekonomi di sektor riil. Ia menilai ekspansi minimarket berjaringan yang semakin masif berpotensi menggerus keberlangsungan usaha kecil dan warung tradisional di berbagai daerah.
Selain itu, perubahan pola belanja masyarakat ke platform daring turut memicu menurunnya aktivitas pusat perbelanjaan konvensional. Fenomena tersebut bahkan menyebabkan sejumlah pusat perbelanjaan kehilangan pengunjung hingga akhirnya tutup.
Dalam kesempatan itu, Tifatul mencontohkan langkah Pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim yang dinilai mampu memberikan pesan jelas kepada masyarakat melalui kebijakan penghematan anggaran, penguatan bantuan sosial, dan pengendalian biaya hidup.
Daerah Fiskal Lemah Rentan Terdampak
Narasumber ahli dalam forum tersebut, Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Idel Eprianto, menilai dampak pelemahan ekonomi semakin terasa setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Menurutnya, banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan menjalankan program pembangunan karena ruang fiskal semakin terbatas, terutama daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.
Ia mencontohkan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang memiliki PAD relatif kecil sehingga sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, kebijakan efisiensi anggaran berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dr. Idel menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah harus menjadi prioritas. Pemerintah pusat, kata dia, perlu memberikan ruang fiskal yang memadai agar pemerintah daerah mampu menggerakkan perekonomian lokal secara lebih efektif.
Selain itu, ia mengusulkan penerapan skema pembiayaan kreatif untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus mengurangi risiko ketergantungan terhadap transfer pusat.
Tumpang Tindih Program Masih Jadi Persoalan
Dalam paparannya, Dr. Idel juga menyoroti masih terjadinya tumpang tindih program pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa.
Menurutnya, kondisi tersebut sering muncul karena setiap tingkatan pemerintahan berupaya mengejar target indikator kinerja masing-masing tanpa adanya integrasi yang kuat dalam perencanaan pembangunan.
Ia menilai sinkronisasi program dan anggaran menjadi langkah penting agar penggunaan dana publik lebih efektif serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Dr. Idel juga mengkritisi praktik penempatan pejabat daerah yang lebih mempertimbangkan kedekatan politik dibanding kompetensi.
Menurutnya, jabatan strategis dalam pemerintahan seharusnya diisi oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan pengalaman sesuai bidangnya, terutama pada sektor perencanaan pembangunan daerah.
Penguatan Ekonomi Desa Jadi Solusi Jangka Panjang
Lebih lanjut, Dr. Idel menegaskan bahwa dampak depresiasi rupiah tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan. Kenaikan harga BBM maupun barang impor pada akhirnya akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok hingga ke tingkat desa.
Karena itu, ia mendorong pembangunan ekonomi yang dimulai dari desa sebagai strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa akan berdampak langsung terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi daerah, hingga pencapaian target pembangunan nasional.
Rekomendasi FGD untuk Pemerintah
Pada akhir kegiatan, forum berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah. Di antaranya memperkuat sinkronisasi APBN dan APBD melalui kerangka fiskal yang terintegrasi, meningkatkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang terdampak pelemahan rupiah.
Selain itu, forum juga mendorong pendalaman pasar keuangan domestik, peningkatan nilai tambah ekspor, pengurangan ketergantungan terhadap impor strategis, serta penguatan manajemen risiko nilai tukar bagi dunia usaha dan BUMN.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan MPR RI dalam merumuskan masukan terkait penguatan sistem keuangan negara, pembangunan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
