JAMBI, Pribhumi.com – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher, menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pengawasan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Pernyataan tersebut disampaikan Nuzran saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, Senin (13/7/2026). Menurutnya, sektor minyak dan gas, khususnya penyaluran BBM dengan skema Public Service Obligation (PSO), memerlukan pengawasan yang ketat karena berpotensi terjadi maladministrasi apabila tidak diawasi secara maksimal.
Nuzran menilai pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus terus memperkuat sistem pengawasan agar distribusi BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas dan terintegrasi.
“Ombudsman RI berencana memperkuat kerja sama dengan BPH Migas dengan melibatkan seluruh jaringan perwakilan Ombudsman di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Nuzran.
Ia menjelaskan, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan mulai dari tata kelola hingga proses distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Selain mempererat koordinasi dengan BPH Migas, Ombudsman RI juga akan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyaluran BBM subsidi. Seluruh Perwakilan Ombudsman di 34 provinsi diminta membangun kerja sama teknis untuk memastikan pelayanan publik di sektor energi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kolaborasi yang dijalin dengan memanfaatkan 34 Perwakilan Ombudsman di daerah bersama BPH Migas diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan tata kelola migas sehingga penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat kepada masyarakat,” tegas Nuzran.
Melalui penguatan pengawasan tersebut, Ombudsman RI berharap potensi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor energi bagi masyarakat Indonesia.
