JAKARTA, Pribhumi.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut dengan fokus pada penyelesaian kompleks pemerintahan serta pengembangan kawasan hunian dan bisnis. Di tengah proses tersebut, investasi swasta yang melibatkan investor asing juga mulai memperkuat pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan gedung utama untuk lembaga eksekutif telah mencapai penyelesaian fisik 100 persen. Sementara itu, pengerjaan fasilitas bagi lembaga legislatif dan yudikatif masih berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menurut Basuki, progres pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif secara rata-rata telah mencapai sekitar 30 persen. Pemerintah kini melanjutkan pekerjaan pada kedua kompleks tersebut sebagai bagian dari pengembangan fasilitas pemerintahan di IKN.
“Kalau yang yudikatif dan legislatif rata-rata 30 persen. Eksekutif sudah 100 persen. Sekarang yang dikerjakan yudikatif dan legislatif,” ujar Basuki.
Investor China dan Korea Selatan Kucurkan Rp4 Triliun
Selain mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan IKN turut melibatkan investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penanaman modal swasta.
Basuki menyebutkan, terdapat dua proyek investasi yang melibatkan investor asal China dan Korea Selatan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp4 triliun.
Investor asal China, Star Bright, disebut menanamkan investasi senilai Rp1,5 triliun untuk pembangunan apartemen dan perkantoran komersial.
Sementara itu, investor asal Korea Selatan, Dian Jaya, dikabarkan mengalokasikan dana sebesar Rp2,5 triliun untuk proyek serupa.
Kedua investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan hunian sekaligus aktivitas bisnis di ibu kota baru.
Kehadiran fasilitas komersial dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kawasan perkotaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga memiliki kegiatan ekonomi yang berkembang.
Hotel dan Restoran Ikut Dikembangkan
Pengembangan IKN juga mencakup fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pekerja, aparatur pemerintah, serta pengunjung yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Sejumlah proyek komersial, termasuk fasilitas hotel dan restoran, turut dibangun melalui keterlibatan pihak swasta.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas harian dan meningkatkan daya tarik kawasan bagi pelaku usaha.
Pengembangan sektor komersial juga menjadi salah satu unsur pendukung agar kegiatan ekonomi di IKN dapat tumbuh seiring pembangunan infrastruktur pemerintahan.
Meski demikian, keberlanjutan proyek-proyek tersebut tetap bergantung pada realisasi investasi, perkembangan pembangunan, serta kebutuhan pasar di kawasan ibu kota baru.
Hunian ASN Disiapkan Melalui Skema KPBU
Untuk mendukung rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian melalui skema KPBU.
Berdasarkan keterangan Basuki, fasilitas yang direncanakan terdiri atas delapan menara apartemen dan 109 unit rumah tapak.
Apartemen bertingkat tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal ASN yang akan menjalankan tugas di kawasan IKN.
Sementara itu, rumah tapak menjadi bagian dari alternatif penyediaan hunian dalam pengembangan kawasan tersebut.
Skema KPBU memungkinkan pembangunan infrastruktur melibatkan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, sehingga pembiayaan proyek tidak hanya bergantung pada APBN.
Penyediaan hunian menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan. Selain gedung perkantoran, ketersediaan tempat tinggal dan fasilitas penunjang diperlukan agar aktivitas pemerintahan dapat berjalan secara efektif.
Pembangunan IKN Berlanjut dengan Dukungan Investasi
Perkembangan pembangunan kompleks pemerintahan dan masuknya investasi swasta menunjukkan bahwa pengembangan IKN masih berlangsung melalui berbagai skema pembiayaan.
Penyelesaian gedung eksekutif menjadi salah satu capaian fisik yang disampaikan OIKN. Pada saat yang sama, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif serta fasilitas hunian dan komersial masih menjadi bagian dari pekerjaan lanjutan.
Investasi senilai Rp4 triliun dari investor yang disebut berasal dari China dan Korea Selatan diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan hunian dan perkantoran komersial.
Ke depan, realisasi proyek, kesiapan fasilitas pendukung, serta keberlanjutan investasi akan menjadi faktor penting dalam perkembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan kawasan ekonomi baru di Indonesia. (Hst)
