Timwas Haji DPR Apresiasi Transformasi Layanan Haji, Biaya Turun dan Masa Tunggu Berkurang di Era Pemerintahan Prabowo

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 17 Juni 2026 - 23:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat perhatian positif dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pembaruan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

Menurut Cucun, sejumlah langkah perbaikan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam aspek biaya keberangkatan, sistem pelayanan, serta upaya mengurangi panjangnya daftar tunggu calon jemaah haji.

Ia menyebut salah satu pencapaian penting adalah penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dalam dua tahun terakhir. Penurunan tersebut dinilai memberikan keringanan bagi ratusan ribu calon jemaah yang telah lama menunggu kesempatan untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Selain persoalan biaya, pemerintah juga dinilai berhasil melakukan langkah strategis dalam memperpendek masa antrean keberangkatan haji. Cucun menjelaskan, antrean yang sebelumnya di sejumlah wilayah dapat mencapai 35 hingga 40 tahun kini mulai ditekan hingga sekitar 26 tahun.

Baca Juga :  Pendaftaran Polri 2026 Segera Ditutup, Catat Jadwal Lengkap Akpol, Bintara, dan Tamtama

Upaya tersebut, kata dia, menjadi bukti adanya koordinasi antara pemerintah, Kementerian Haji dan Umrah, serta berbagai pihak terkait untuk mencari solusi agar masyarakat dapat memperoleh kesempatan berhaji dengan waktu tunggu yang lebih baik.

Cucun juga menyampaikan hasil evaluasi terkait peningkatan sistem keberangkatan jemaah, termasuk proses administrasi dan imigrasi yang dinilai semakin tertata. Perbaikan sistem tersebut dianggap mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah sejak sebelum keberangkatan hingga tiba di Arab Saudi.

Dari sisi akomodasi, pelayanan jemaah reguler juga mengalami peningkatan. Ribuan jemaah disebut memperoleh fasilitas penginapan di kawasan strategis Madinah, termasuk area yang dekat dengan Masjid Nabawi, dengan standar pelayanan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Peningkatan layanan juga terlihat pada penyediaan konsumsi jemaah. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah disebut terus melakukan evaluasi dan negosiasi dengan penyedia layanan agar makanan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan serta cita rasa masyarakat Indonesia.

Baca Juga :  Kodim 0417/Kerinci Gelar Fun Glove Meriahkan HUT TNI ke-80.

Meski mengapresiasi berbagai kemajuan tersebut, Cucun menegaskan masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk penyelenggaraan haji pada tahun-tahun berikutnya. Ia berharap kualitas pelayanan yang sudah berjalan baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan haji tidak terlepas dari komunikasi serta koordinasi yang baik antara DPR RI dan pemerintah. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menghadirkan pelayanan yang lebih maksimal bagi jemaah Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri turut memberikan apresiasi terhadap kinerja penyelenggaraan haji tahun ini. Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih cukup besar, terutama karena kondisi geopolitik kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.

Abidin berharap situasi kawasan tetap kondusif sehingga penyelenggaraan haji Indonesia ke depan dapat berjalan semakin baik.

Ia juga menyampaikan penghargaan atas perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat Islam Indonesia yang setiap tahun menantikan kesempatan menunaikan ibadah haji.

Berita Terkait

BGN Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis Saat Libur Sekolah, Seluruh Dapur Akan Diaudit
Komisi VIII DPR RI Dorong Pemerintah Perketat Pengawasan Konten LGBT di Media Sosial
Nuzran Joher Desak Pembenahan Pengaduan WNA di Kantor Imigrasi Indonesia
Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1 Triliun di BGN
KPK Tetapkan 8 Tersangka Korupsi Izin Tinggal WNA, Diduga Raup Rp145,5 Miliar dari Praktik Pemerasan
Dr. Idel Eprianto: Penguatan Ekonomi Desa Kunci Hadapi Gejolak Rupiah
Ribuan Dapur MBG Dibekukan, Ini Penyebab yang Ditemukan BGN
Kasus Korupsi MBG Menguak, Kantor BGN dan Rumah Tersangka Digeledah Kejagung

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 23:00 WIB

Timwas Haji DPR Apresiasi Transformasi Layanan Haji, Biaya Turun dan Masa Tunggu Berkurang di Era Pemerintahan Prabowo

Selasa, 16 Juni 2026 - 19:00 WIB

BGN Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis Saat Libur Sekolah, Seluruh Dapur Akan Diaudit

Minggu, 14 Juni 2026 - 19:00 WIB

Komisi VIII DPR RI Dorong Pemerintah Perketat Pengawasan Konten LGBT di Media Sosial

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:22 WIB

Nuzran Joher Desak Pembenahan Pengaduan WNA di Kantor Imigrasi Indonesia

Senin, 8 Juni 2026 - 07:00 WIB

Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1 Triliun di BGN

Berita Terbaru