JAKARTA, Pribhumi.com – Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan berat dan mencatatkan level terlemah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data perdagangan Selasa (26/5/2026), rupiah ditutup melemah 0,28 persen ke posisi Rp17.780 per dolar AS.
Pelemahan tersebut memperpanjang tren negatif rupiah yang terus tertekan dalam beberapa pekan terakhir. Kuatnya dolar AS di pasar global serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi global dan domestik menjadi faktor utama yang membebani mata uang Indonesia.
Berbagai langkah stabilisasi sebenarnya telah dilakukan Bank Indonesia (BI). Mulai dari intervensi di pasar obligasi, pasar spot, hingga pasar non-deliverable forward (NDF) baik domestik maupun offshore.
Bank sentral bahkan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Kebijakan ini menjadi kenaikan pertama sejak April 2024 dan ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah serta mengendalikan inflasi.
Gubernur BI, , mengatakan langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap meningkatnya risiko global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan untuk memastikan inflasi tetap berada dalam target 2,5±1 persen pada 2026 hingga 2027.
Meski sempat menguat sesaat setelah pengumuman kenaikan suku bunga, rupiah kembali tertekan sehari kemudian dan terus bergerak di zona pelemahan.
Secara year to date (ytd), rupiah tercatat sudah melemah sekitar 6,63 persen terhadap dolar AS. Kondisi ini dipicu kombinasi faktor eksternal dan domestik yang membuat tekanan terhadap mata uang Garuda semakin besar.
Salah satu faktor utama berasal dari meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik AS dan Iran di Timur Tengah. Situasi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap terganggunya pasokan energi global, terutama karena pentingnya jalur perdagangan minyak dan gas di Selat Hormuz.
Ketidakpastian tersebut membuat investor global beralih ke aset safe haven seperti dolar AS. Dampaknya, indeks dolar AS (DXY) menguat dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Namun, pelemahan rupiah dinilai lebih dalam dibanding sejumlah mata uang Asia lainnya seperti ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Hal itu menunjukkan adanya faktor domestik yang ikut memperburuk tekanan terhadap rupiah.
Pasar juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia. Defisit APBN 2025 tercatat mencapai sekitar Rp695 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati batas maksimal 3 persen yang diatur undang-undang.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor terhadap ruang fiskal pemerintah yang dinilai semakin sempit, terutama di tengah tingginya belanja negara dan penerimaan yang belum optimal.
Dua lembaga pemeringkat global, yakni dan , juga telah menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia.
Moody’s menilai terdapat penurunan prediktabilitas kebijakan serta risiko terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Sementara Fitch menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 berpotensi mencapai 2,9 persen terhadap PDB.
Selain persoalan fiskal, investor juga mencermati arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai semakin memperbesar peran negara dalam sektor strategis. Salah satunya terkait rencana penguatan kontrol terhadap ekspor komoditas dan kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank BUMN mulai 1 Juni 2026.
Meski bertujuan memperkuat cadangan devisa dan menopang rupiah, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran pasar terkait mekanisme usaha dan kepastian investasi.
Di sisi lain, kebutuhan dolar AS di dalam negeri juga masih tinggi. Permintaan valas meningkat akibat repatriasi dividen perusahaan asing, pembayaran utang luar negeri, serta kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
Ketika permintaan dolar meningkat sementara pasokan devisa terbatas, tekanan terhadap rupiah menjadi semakin besar. Situasi ini membuat pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor global, tetapi juga kebutuhan domestik yang tinggi terhadap mata uang asing.
Editor : Safwandi., Dpt
