JAKARTA, Pribhumi.com — Pemerintah menilai pemberian insentif bagi profesi penulis menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jumlah penulis di Indonesia, khususnya di bidang ilmiah, masih tergolong minim. Karena itu, pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar lebih aktif menghasilkan karya tulis dan menerbitkan buku melalui kebijakan keringanan pajak.
Menurut Purbaya, dampak kebijakan tersebut memang tidak akan langsung terasa dalam waktu singkat. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, buku-buku yang dihasilkan diyakini mampu meningkatkan literasi dan kecerdasan masyarakat.
“Efeknya bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Ketika bukunya dibaca masyarakat, tentu akan menambah pengetahuan dan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, insentif pajak juga diharapkan membuat dunia literasi Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya lebih banyak buku fiksi maupun nonfiksi yang berkualitas.
Selain memperkaya pilihan bacaan, masyarakat juga diharapkan memiliki sumber informasi yang lebih kredibel dibandingkan hanya mengandalkan informasi dari media sosial yang belum tentu terverifikasi.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang salah satunya berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen bagi profesi penulis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Selain insentif untuk penulis, pemerintah juga menyalurkan berbagai stimulus di sektor transportasi. Program tersebut meliputi potongan harga tiket transportasi darat maupun udara selama periode libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah turut melanjutkan program magang nasional batch IV yang dijadwalkan dimulai pada Juli 2026. Program itu menargetkan sekitar 150 ribu peserta dengan dukungan anggaran mencapai Rp4,14 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga menjalankan program vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program tersebut memperoleh dukungan dana sebesar Rp2,12 triliun.
Airlangga berharap seluruh program stimulus tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional, terutama pada kuartal II tahun 2026.
