Komdigi : waspadai konten bernuansa provokatif hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI)

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 27 Agustus 2025 - 10:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pribhumi.com, Jakarta  – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengajak masyarakat mewaspadai konten-konten bernuansa provokatif hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI) di media sosial karena konten-konten tersebut merupakan hoaks dan tidak menggambarkan kejadian yang nyata.

Angga Raka kemudian menilai beredarnya konten-konten yang di-generate oleh AI itu, misalnya beberapa yang terkait aksi unjuk rasa di depan Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Senin (25/8), dapat mengaburkan aspirasi yang disuarakan secara langsung oleh massa aksi saat berdemonstrasi.

“Fenomena DFK (disinformasi, fitnah, kebencian) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang mohon maaf ya, yang DFK tadi,” kata Wamenkomdigi Angga Raka menjawab pertanyaan wartawan saat sesi jumpa pers di Kantor PCO RI, Jakarta, Selasa (26/8) malam.

Oleh karena itu, Angga melanjutkan kedatangannya ke Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) juga untuk berdiskusi membahas strategi pemerintah menjaga ruang digital agar menjadi ruang yang aman, tidak menjadi wadah konten-konten hoaks hasil manipulasi AI yang provokatif dan bisa mengadu domba, dan juga tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang ingin menyebarkan kabar fitnah dan disinformasi yang sarat kebencian.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Tegaskan Aparat harus bertindak proporsional

“Diskusi kami dengan Kepala PCO (Hasan Nasbi) dengan Pak Dirjen di situ, di situlah keprihatinan kita. Kita nggak mau masyarakat disesatkan dengan informasi-informasi yang tidak benar, dan negara mempunyai instrumen hukum untuk menegakkan itu,” ujar Angga Raka.

Dia kemudian menyebut pemerintah telah mendorong pengelola aplikasi media sosial terutama yang selama ini menjadi platform tersebarnya konten-konten manipulatif buatan AI itu untuk lebih proaktif.

“Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga sudah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini nggak bener, oh ini palsu, harusnya sudah bisa langsung by system mereka udah langsung di-take down,” kata Wamenkomdigi Angga.

Dia kemudian menekankan take down itu bukan artinya pemerintah membungkam atau membatasi kebebasan berekspresi, tetapi take down yang dimaksud itu ditujukan kepada konten-konten manipulasi AI yang tidak nyata, dan sarat dengan nuansa kebencian.

Baca Juga :  Prabowo : "1.063 Tambang ilegal rugikan Negara hingga Rp300 triliun"

“Di sini kita tekankan sekali lagi kepada platform untuk juga memiliki sistem untuk menindak ini. Kita nggak mau demokrasi kita diciderai dengan hal-hal yang palsu, dibilangnya tadi misalnya ada bakar di sini, ternyata real-nya tidak ada kan. Itu kadang-kadang mungkin gerakan yang di tahun kapan dibikin terus dinarasikan (seolah-olah kejadian baru, red.),” ujar Angga.

Dalam kesempatan yang sama, Angga Raka menyebut pemerintahan Presiden Prabowo dan Presiden Prabowo berkomitmen penuh menjaga dan menegakkan demokrasi.

“Pak Prabowo sudah melalui pemilu berapa kali. Saya pribadi menjadi pelaku di dunia sosial media bareng teman-teman media sudah berapa tahun. Nggak ada saya pernah melaporkan siapa atas tuduhan apa. Enggak. Bagi kami ya, kritik itu kita terima, dan itu menjadi sebuah koreksi, dan masukan buat kami,” kata Angga Raka.

Sumber Berita: ANTARA

Berita Terkait

Kemenhut Telusuri Asal Kayu Terbawa Banjir Sumatera, Dugaan Praktik Ilegal Menguat
Siklon Tropis Senyar Dekati Aceh: BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem untuk Sejumlah Wilayah Sumatera
Desak Status Darurat Nasional, Anggota DPR Minta Presiden Prabowo Ambil Langkah Cepat Atasi Banjir Sumatera
Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Melaju Kencang di Akhir 2025
Menkum Supratman Dorong Kepala Desa Terapkan Meritokrasi untuk Redam Konflik Pascapilkades
KPK Lelang Rumah Setya Novanto di Kupang dalam Momentum Hakordia 2025
Komite Reformasi Polri Serap Kritik Publik: Isu Minoritas hingga Kekerasan Jadi Sorotan Utama
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kepulauan Yapen karena Penyalahgunaan Wewenang

Berita Terkait

Senin, 1 Desember 2025 - 08:59 WIB

Kemenhut Telusuri Asal Kayu Terbawa Banjir Sumatera, Dugaan Praktik Ilegal Menguat

Jumat, 28 November 2025 - 13:29 WIB

Desak Status Darurat Nasional, Anggota DPR Minta Presiden Prabowo Ambil Langkah Cepat Atasi Banjir Sumatera

Jumat, 28 November 2025 - 07:24 WIB

Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Melaju Kencang di Akhir 2025

Kamis, 27 November 2025 - 11:00 WIB

Menkum Supratman Dorong Kepala Desa Terapkan Meritokrasi untuk Redam Konflik Pascapilkades

Rabu, 26 November 2025 - 23:00 WIB

KPK Lelang Rumah Setya Novanto di Kupang dalam Momentum Hakordia 2025

Berita Terbaru