Oleh: Safwandi., Dpt.
Gelar, Kepalo Sembah — Sekretaris Jenderal Lembaga Adat Melayu Sakti Alam Kerinci
Kekuasaan yang Lahir dari Hulu
Membaca Ulang Siddhayatra Dapunta Hyang dalam Ingatan Melayu–Asia Tenggara
Oleh banyak buku pelajaran, Sriwijaya kerap dikenang sebagai kerajaan maritim besar yang berjaya karena perdagangan dan penguasaan laut. Namun pembacaan semacam itu, meski tidak sepenuhnya salah, terasa terlalu dangkal. Ia mengabaikan satu hal mendasar dalam kosmologi dan filologi Melayu–Asia Tenggara: kekuasaan tidak pernah lahir dari hilir. Ia selalu bermula dari hulu.
Prasasti Kedukan Bukit (682 M) menyebut Dapunta Hyang melakukan siddhayatra. Selama ini istilah itu sering dipahami sebagai perjalanan politik atau ekspansi awal Sriwijaya. Padahal, dalam tradisi Asia Tenggara Kuno, siddhayatra adalah ritus pendirian kuasa, bukan perjalanan administratif.
Sejarawan O.W. Wolters, dalam kajiannya tentang Asia Tenggara awal, menyebut bahwa kekuasaan pada masa itu tidak dibangun lewat teritorialisme modern, melainkan melalui legitimasi sakral dan pengakuan kosmik. Raja bukan sekadar penguasa wilayah, melainkan simpul antara manusia, alam, dan kekuatan adikodrati. Dalam kerangka itu, perjalanan suci Dapunta Hyang bukanlah strategi dagang—melainkan penyusunan tatanan dunia.
Yang menarik, siddhayatra itu tidak dimulai dari pesisir. Ia bergerak dari wilayah hulu.
Hulu: Ruang Sakral, Bukan Sekadar Geografi
Dalam filologi Melayu–Asia Tenggara, “hulu” bukan sekadar penunjuk arah. Hulu adalah konsep kosmologis.
Antropolog Clifford Geertz pernah menyinggung bahwa dalam masyarakat Asia Tenggara, orientasi ruang selalu mengandung nilai moral dan politik. “Atas” tidak pernah netral; ia selalu diasosiasikan dengan asal, kesucian, dan legitimasi. Itulah sebabnya dalam banyak tradisi Melayu, hukum adat, silsilah, dan sumpah selalu dirujukkan ke hulu.
Hulu sungai dipahami sebagai:
asal mula kehidupan,
sumber hukum dan adat,
serta pusat legitimasi kekuasaan.
Dengan demikian, sangat masuk akal jika Sriwijaya—yang kemudian dikenal sebagai kekuatan maritim—justru lebih dulu menata dirinya di pedalaman, di jaringan sungai besar seperti Batanghari dan Musi, hingga wilayah Kerinci. Pesisir bukan rahim kekuasaan, melainkan panggungnya.
Sejarawan Indonesia Slamet Muljana pernah mengingatkan bahwa Sriwijaya tidak dapat dilepaskan dari tradisi pedalaman Melayu Kuno. Sungai, bukan laut, adalah urat nadi awal peradaban. Laut datang kemudian, sebagai ruang ekspansi.
Hilir: Ruang Pengakuan, Bukan Kelahiran
Hilir memiliki fungsi penting dalam politik sungai Asia Tenggara. Ia adalah ruang perdagangan, diplomasi, dan interaksi global. Di sanalah Sriwijaya dikenal dunia luar—oleh pedagang India, Arab, dan Tiongkok.
Namun hilir bukan titik awal legitimasi. Tanpa penguasaan hulu, kekuasaan di muara hanyalah etalase tanpa fondasi.
Wolters menyebut pola ini sebagai mandala power: kekuasaan menguat dari pusat sakral, lalu memudar ke pinggiran. Jika pusatnya rapuh, seluruh struktur runtuh. Sriwijaya kuat justru karena ia memahami logika itu: mengamankan hulu terlebih dahulu, baru menguasai hilir.
Adat Melayu dan Ingatan yang Terus Hidup
Menariknya, logika ini tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Ia terus hidup dalam adat.
Ungkapan Melayu yang masih sering kita dengar—“rusak hulu, binasa hilir”—bukan sekadar peringatan ekologis. Ia adalah ingatan peradaban.
Dalam masyarakat adat Kerinci dan Melayu pada umumnya, hulu selalu dijaga bukan hanya demi air dan tanah, tetapi demi keseimbangan hidup. Ketika hulu rusak, bukan hanya sawah yang kering atau sungai yang surut—tetapi juga hukum adat, kewibawaan pemimpin, dan kepercayaan kolektif.
Antropolog Tania Li pernah menegaskan bahwa bagi masyarakat adat Asia Tenggara, alam bukan objek eksploitasi, melainkan subjek relasi. Merusak sumber berarti memutus legitimasi sosial itu sendiri.
Refleksi Zaman Kini
Hari ini, kita menyaksikan krisis demi krisis: kerusakan hulu, konflik lahan, krisis air, hingga melemahnya otoritas adat. Semua itu sering dibahas sebagai masalah teknis atau kebijakan semata. Padahal, dalam kacamata sejarah panjang Melayu–Asia Tenggara, ini adalah krisis cara pandang.
Kita terlalu lama memulai dari hilir: dari pertumbuhan ekonomi, investasi, dan keramaian pasar. Kita lupa bahwa peradaban ini dulu dibangun dari kesunyian hulu.
Dapunta Hyang memahami sesuatu yang kini nyaris terlupakan:
bahwa kekuasaan yang sah tidak lahir dari tepuk tangan,
melainkan dari keseimbangan.
Ia disahkan di hilir,
namun dilahirkan di atas.
Dan selama hulu terus diabaikan—baik secara ekologis, adat, maupun simbolik—sejarah akan terus mengulang peringatannya dengan cara yang jauh lebih keras.
Karena dalam ingatan panjang Melayu–Asia Tenggara, satu hukum tak pernah berubah:
ritus selalu bermula dari hulu, bukan dari muara.
