JAKARTA, Pribhumi.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh warga desa dan kelurahan di Indonesia menjadi anggota Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Program besar ini akan dibentuk di 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat kemandirian dan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Dalam pidatonya saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo menegaskan bahwa koperasi ini akan menjadi wadah ekonomi bersama bagi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat daya serap hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
“Kita akan wujudkan kekuatan ekonomi rakyat melalui koperasi. Semua penduduk desa otomatis menjadi anggota koperasi agar seluruh masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan dan harga bahan pokok yang lebih murah,” ujar Prabowo, dikutip dari Antara.
Cara Kerja Koperasi Merah Putih
Prabowo menjelaskan, Kopdes Merah Putih akan memangkas rantai pasok distribusi barang, sehingga bahan pokok bisa disalurkan langsung dari produsen ke koperasi tanpa perantara. Dengan demikian, harga di tingkat konsumen dapat ditekan secara signifikan.
Pemerintah juga akan membangun supermarket koperasi di tingkat kabupaten, hypermarket di tingkat provinsi, dan pusat distribusi nasional untuk mendukung pemasaran produk lokal.
Selain itu, pemerintah berkomitmen menurunkan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, dan pupuk bersubsidi, disertai pengembangan energi tenaga surya di tiap desa guna mendukung kemandirian energi.
“Hitungan kami menunjukkan langkah ini akan meringankan beban hidup rakyat secara signifikan. Beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, sampai pupuk, semua akan dijual dengan harga terjangkau. Kami juga akan bangun tenaga surya di tiap desa,” ujar Presiden.
Dampak Ekonomi Bagi Masyarakat
Prabowo menegaskan, melalui sistem koperasi, masyarakat desa akan memiliki kekuatan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Koperasi tidak hanya menjadi saluran distribusi bahan pokok murah, tetapi juga akan menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
Selain sektor pangan, pemerintah juga mendorong pembangunan perumahan rakyat melalui peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima di tahun 2025.
“Hari ini saya akan meresmikan pembagian 25.000 rumah sebagai bagian dari komitmen pemerataan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Tahapan Peluncuran dan Pendanaan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa tahap awal akan dimulai dengan 1.000 Kopdes Merah Putih yang telah siap menerima dana pinjaman dari Bank Himbara. Dana ini menjadi langkah awal memperkuat permodalan koperasi agar segera beroperasi.
“Kita akan mulai dari 1.000 koperasi minggu depan. Dana sudah siap, dan akan diperluas ke 20.000 desa terlebih dahulu sebelum mencapai target penuh 80.000 koperasi pada akhir 2025,” kata Zulhas di Jakarta.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa koperasi penerima dana wajib menyelesaikan administrasi dan melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai dasar pencairan dana.
“Semua koperasi penerima wajib melalui musdesus untuk menentukan pengelolaan dana. Kementerian Desa dan PDT akan membantu percepatan agar koperasi bisa segera membangun fasilitas seperti gudang dan gerai distribusi,” jelas Ferry.
Kebijakan Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi tonggak baru ekonomi kerakyatan, memperkuat distribusi pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan harga kebutuhan pokok secara nasional.
