Jakarta, Pribhumi.com – Pemerintah mencatat penarikan utang baru sebesar Rp 127,3 triliun sepanjang Januari 2026. Nilai tersebut setara 15,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok Rp 832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, dan disiplin guna menjaga rasio utang tetap dalam batas aman. Ia menjelaskan capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7 persen dari target tahunan.
Dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Juda memaparkan bahwa pembiayaan non-utang pada awal tahun ini tercatat minus Rp 22,2 triliun atau 15,6 persen dari rencana APBN sebesar minus Rp 145,1 triliun. Skema pembiayaan non-utang ini tidak menambah beban pinjaman, melainkan dialokasikan untuk investasi pada sektor tertentu.
Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp 105,6 triliun atau 15,2 persen dari outlook Rp 689,15 triliun. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 yang mencapai 29,6 persen.
Menurut Juda, perkembangan tersebut mencerminkan strategi pembiayaan yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah serta mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.
