Jambi, Pribhumi.com – Wakil Ketua I , , menyoroti wacana kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Menurut Ivan, peningkatan kesejahteraan ASN melalui kenaikan TPP tidak menjadi persoalan selama dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja birokrasi, dan kemampuan fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap tambahan belanja pegawai harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Ivan mengungkapkan pembahasan terkait TPP ASN telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi guna melihat kondisi keuangan daerah dan arah kebijakan anggaran mendatang.
Menurutnya, belanja daerah jangan sampai hanya terserap untuk pembayaran TPP ASN sementara alokasi pembangunan dan belanja modal justru minim.
Ia menilai keseimbangan anggaran sangat penting agar APBD tetap sehat dan mampu mendukung pembangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ivan menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan persetujuan kenaikan TPP ASN untuk Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah syarat yang wajib dipenuhi daerah.
Beberapa syarat itu di antaranya pemenuhan belanja wajib, penyelesaian kewajiban keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan reformasi birokrasi, hingga penguatan digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Menurut Ivan, ketentuan tersebut menjadi pengingat agar daerah tidak terlalu terbebani oleh belanja pegawai dan tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor infrastruktur sebagai salah satu instrumen utama dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.
Sekretaris Golkar Jambi itu menilai pembangunan fisik masih harus diperkuat karena memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Ivan menekankan bahwa kenaikan TPP harus sejalan dengan peningkatan kinerja ASN. Ia berharap pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“TPP boleh naik, tetapi kinerja dan PAD juga harus meningkat agar ada hubungan yang jelas antara kesejahteraan pegawai dengan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
