Jakarta, Pribhumi.com – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan hanya berdampak pada masyarakat luas, tetapi juga mendorong perubahan sikap di kalangan pejabat pemerintahan. Salah satu kisah menarik datang dari akhir 1950-an, ketika seorang pejabat daerah memilih hidup lebih sederhana demi menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang sulit.
Pada masa itu, Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan. Beras, misalnya, mencapai Rp10 per liter, sementara minyak tanah berada di kisaran Rp1 hingga Rp1,5 per liter. Harga BBM pun meningkat tajam dari Rp1 menjadi Rp1,75 hingga Rp2 per liter.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada keuangan negara yang mengalami defisit hingga miliaran rupiah. Situasi semakin rumit akibat adanya gejolak di berbagai daerah yang turut mengganggu stabilitas nasional, baik dari sisi ekonomi maupun politik.
Dampak krisis ini juga terasa di daerah, termasuk di Bandung. Kelangkaan BBM mulai terjadi akibat tersendatnya distribusi dari pusat. Hal ini memicu kenaikan harga berbagai komoditas lain dan memperberat beban operasional pemerintah daerah.
Di tengah situasi tersebut, Ketua DPRD Bandung saat itu, Mohammad Aten Hawadi, mengambil langkah yang tidak biasa. Ia memilih untuk tidak lagi menggunakan mobil dinas yang menjadi fasilitas jabatannya.
Padahal, sebagai pejabat tinggi daerah, ia berhak atas kendaraan dinas berupa sedan mewah asal Amerika Serikat lengkap dengan sopir dan biaya operasional yang ditanggung negara. Namun, tingginya harga BBM membuat penggunaan fasilitas tersebut dinilai tidak efisien.
Sebagai gantinya, Aten Hawadi memutuskan menggunakan sepeda untuk menunjang aktivitas sehari-harinya, termasuk berangkat ke kantor. Keputusan ini menjadi simbol kesederhanaan sekaligus bentuk kepedulian terhadap kondisi keuangan pemerintah.
Langkah tersebut bukan hanya mencerminkan sikap pribadi, tetapi juga memberikan dampak nyata. Kebijakan itu mampu menghemat anggaran hingga puluhan ribu rupiah per tahun, angka yang tergolong besar pada masa itu.
Di tengah kondisi banyak pejabat yang tetap mempertahankan fasilitasnya, pilihan Aten Hawadi menjadi contoh berbeda. Ia menunjukkan bahwa efisiensi dan empati terhadap situasi ekonomi bisa diwujudkan melalui tindakan nyata.
Hingga kini, kisah tersebut dikenang sebagai salah satu teladan sikap sederhana dan tanggung jawab seorang pejabat publik di tengah krisis ekonomi.
