Dewan Pers kritik Istana Cabut id wartawan CNN

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 29 September 2025 - 21:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com – Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengkritik aksi istana mencabut semena-mena kartu izin liputan Diana. Komaruddin sempat mendesak Istana memberi penjelasan secara transparan terkait pencabutan tersebut.

“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” kata Komaruddin.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga menyatakan keprihatinan atas insiden yang dialami Diana. Pasalnya, menurut pandangan IJTI, pertanyaan yang diajukan Diana terkait permasalahan MBG masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan dengan kepentingan publik.

Baca Juga :  Kapolres Sleman Akui Kekeliruan, Minta Maaf atas Penetapan Tersangka Hogi Minaya

“IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi,” kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan.

Baca Juga :  Demonstrasi Besar-besaran, Presiden Nepal Ram Chandra Paudel Mundur

Kritik serupa juga dilayangkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, hingga Forum Pemred. Seluruhnya kompak mengecam tindakan BPMI Sekretariat Presiden dan mendesak ID Diana segera dikembalikan.

 

Berita Terkait

IHSG Anjlok 1,22%, MBSS Dapat Kontrak Rp6 Triliun dan BUMI Ekspansi ke Australia
BMKG Petakan Wilayah Berisiko Kekeringan hingga Akhir Oktober 2026, Ini Daftar Daerahnya
Pemerintah Garap 500 Ribu Hektare Rawa Mineral untuk Perluasan Sawah Nasional
Megaproyek IKN Berlanjut, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Masih Dibangun
PDIP Buka Peluang Diskusi dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran
90 Persen Sampel Beras Fortifikasi Disebut Tak Sesuai Klaim, Pemerintah Siapkan Penindakan
Harga Minyak Dunia Meningkat, Pemerintah Pastikan Pertalite Tak Naik
Kakanwil Ditjenpas Jambi Berikan Kuliah Umum dan Penguatan Karakter kepada 800 Taruna Poltekimipas

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 00:25 WIB

IHSG Anjlok 1,22%, MBSS Dapat Kontrak Rp6 Triliun dan BUMI Ekspansi ke Australia

Rabu, 28 Oktober 2026 - 22:20 WIB

BMKG Petakan Wilayah Berisiko Kekeringan hingga Akhir Oktober 2026, Ini Daftar Daerahnya

Selasa, 27 Oktober 2026 - 12:15 WIB

Pemerintah Garap 500 Ribu Hektare Rawa Mineral untuk Perluasan Sawah Nasional

Senin, 26 Oktober 2026 - 00:27 WIB

Megaproyek IKN Berlanjut, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Masih Dibangun

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:47 WIB

PDIP Buka Peluang Diskusi dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran

Berita Terbaru