Presiden Pastikan Demokrasi Sehat, Kritik Tidak Boleh Dibungkam

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 27 Maret 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Pribhumi.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat serta melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi.

Dalam wawancara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden menyatakan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap tindakan teror, ancaman, maupun tekanan terhadap warga yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Jaminan Langsung dari Presiden

Menanggapi kekhawatiran publik terkait dugaan tekanan terhadap aktivis, akademisi, dan pengamat, Prabowo menegaskan sikap tegasnya.

Ia menyatakan bahwa setiap bentuk intimidasi tidak dapat dibenarkan dan pemerintah akan bertindak jika memiliki kewenangan untuk mencegah maupun menindak pelanggaran tersebut.

Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kepada seluruh aparat negara dan lembaga pemerintahan untuk menjunjung tinggi demokrasi serta melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Baca Juga :  Dispensasi Perpanjangan SIM Mati Saat Libur Nyepi dan Lebaran 2026, Ini Syarat dan Jadwalnya

Presiden menegaskan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat akan digunakan untuk menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah.

Hormati Proses Hukum dan Keterbukaan Tim Independen

Terkait berbagai kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum, Presiden mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada institusi seperti kepolisian dan kejaksaan agar bekerja sesuai prosedur hukum.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan independensi dalam penegakan hukum tanpa intervensi.

Meski demikian, Presiden juga membuka peluang pembentukan tim independen untuk mengawal kasus-kasus sensitif, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Ia menilai usulan tersebut dapat dipertimbangkan selama dijalankan secara objektif dan transparan.

Baca Juga :  Imbauan Bea Cukai: Jemaah Haji Hindari Bawa Uang Tunai Berlebihan, Batas Maksimal Rp100 Juta

Sorotan pada Independensi yang Objektif

Prabowo mengingatkan bahwa setiap tim independen harus benar-benar bebas dari kepentingan tertentu, termasuk pengaruh kelompok maupun pihak asing.

Ia menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam mengungkap fakta, serta mengajak semua pihak untuk berdialog secara terbuka dan berdasarkan data yang valid.

Harapan bagi Demokrasi Indonesia

Pernyataan Presiden ini dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan demokrasi dan perlindungan hak berpendapat di Indonesia.

Masyarakat kini menanti implementasi konkret dari komitmen tersebut, khususnya dalam memastikan bahwa kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan konstruktif.

 

 

Berita Terkait

Nuzran Joher Desak Pembenahan Pengaduan WNA di Kantor Imigrasi Indonesia
Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1 Triliun di BGN
KPK Tetapkan 8 Tersangka Korupsi Izin Tinggal WNA, Diduga Raup Rp145,5 Miliar dari Praktik Pemerasan
Dr. Idel Eprianto: Penguatan Ekonomi Desa Kunci Hadapi Gejolak Rupiah
Ketua Komisi III DPR Usul Larangan Afiliasi Ormas bagi Anggota Polri Masuk RUU Polri
Ribuan Dapur MBG Dibekukan, Ini Penyebab yang Ditemukan BGN
Kasus Korupsi MBG Menguak, Kantor BGN dan Rumah Tersangka Digeledah Kejagung
Prabowo Copot Tiga Pimpinan BGN, Fokus Tingkatkan Kualitas Program Gizi Nasional

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:22 WIB

Nuzran Joher Desak Pembenahan Pengaduan WNA di Kantor Imigrasi Indonesia

Senin, 8 Juni 2026 - 07:00 WIB

Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1 Triliun di BGN

Senin, 8 Juni 2026 - 05:00 WIB

KPK Tetapkan 8 Tersangka Korupsi Izin Tinggal WNA, Diduga Raup Rp145,5 Miliar dari Praktik Pemerasan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 17:00 WIB

Dr. Idel Eprianto: Penguatan Ekonomi Desa Kunci Hadapi Gejolak Rupiah

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:00 WIB

Ketua Komisi III DPR Usul Larangan Afiliasi Ormas bagi Anggota Polri Masuk RUU Polri

Berita Terbaru

Uncategorized

Anggaran Terancam Membengkak, Pemerintah Kaji Penutupan SPPG

Sabtu, 13 Jun 2026 - 14:56 WIB