JAKARTA, Pribhumi.com — Pemerintah tengah merancang kebijakan efisiensi energi nasional dengan mempertimbangkan pengalaman saat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa langkah penghematan harus dilakukan secara terukur dan berbasis data agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini akan memperhitungkan tingkat konsumsi energi serta mobilitas di berbagai sektor. Pemerintah juga memastikan bahwa langkah efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun proses pembelajaran.
Dalam sektor pendidikan, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan disesuaikan dengan kebutuhan. Mata pelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilakukan secara tatap muka agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Selain itu, sejumlah isu strategis masih dikaji lebih lanjut, seperti distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan pembiayaan akses internet bagi siswa.
Tak hanya di bidang pendidikan, pemerintah juga menyiapkan strategi efisiensi energi lintas instansi. Beberapa langkah yang dirancang meliputi penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi platform digital, serta pembatasan perjalanan dinas.
Rencana kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada April 2026. Namun demikian, keputusan terkait penerapan belajar dari rumah maupun kebijakan lainnya masih dalam tahap pembahasan.
Pemerintah menilai koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci utama agar kebijakan efisiensi energi berjalan efektif tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat.
Di tingkat regional, sejumlah negara Asia Tenggara juga telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa akibat tekanan pasokan energi global, termasuk dampak dari situasi di Selat Hormuz.
Di Filipina, kantor pemerintahan menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu. Sementara di Thailand dan Vietnam, pegawai didorong untuk bekerja dari rumah serta membatasi perjalanan dinas.
Bahkan, pemerintah Myanmar memberlakukan sistem hari berkendara bergantian untuk menghemat konsumsi bahan bakar.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, juga mengumumkan kebijakan pembatasan harga sementara untuk bahan bakar solar. Sementara Vietnam mulai memanfaatkan dana stabilisasi guna menjaga harga energi tetap terkendali.
