Pemerintah Pusat Siap Bangun Fly Over Padang Luar, Solusi Permanen Atasi Kemacetan Kronis Agam

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 28 Januari 2026 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com —Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan rencana pembangunan fly over di kawasan Pasar Padang Luar, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, sebagai langkah strategis untuk mengurai kemacetan parah yang telah terjadi selama puluhan tahun.

Kepastian tersebut disampaikan anggota DPR RI Andre Rosiade setelah melakukan kunjungan lapangan bersama Menteri PU Dody Hanggodo, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi. Kunjungan dilakukan pada Rabu (28/1/2026) untuk melihat langsung kondisi lalu lintas di salah satu pusat distribusi sayur terbesar di Sumatra itu.

Padang Luar selama ini dikenal sebagai titik kemacetan utama akibat tingginya aktivitas perdagangan dan distribusi logistik, terutama pada jam-jam sibuk. Menurut Andre, secara teknis pembangunan fly over sudah siap dilaksanakan karena desain konstruksi telah rampung dan mendapat persetujuan awal.

Baca Juga :  Kemenag: Secara Hisab, 1 Ramadan 1447 H Diperkirakan Jatuh 19 Februari 2026

Saat ini, proses yang masih menjadi fokus utama adalah penyelesaian administrasi pembebasan lahan, termasuk lahan yang berada di atas aset PT Kereta Api Indonesia (KAI). Andre menyebut luasan lahan milik KAI yang terdampak mencapai sekitar dua hektare.

“Secara teknis tidak ada kendala. Tinggal penyelesaian lahan, khususnya yang berkaitan dengan PT KAI. Kami akan segera mempertemukan semua pihak agar persoalan ini cepat selesai,” jelas Andre.

Ia menegaskan proyek fly over Padang Luar merupakan program nyata pemerintah pusat, bukan sekadar wacana. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan Kementerian PU, Andre optimistis hambatan lahan dapat segera diselesaikan.

Baca Juga :  Hari Ini Terakhir! Pemilik SIM Kedaluwarsa pada 1 Juni 2026 Masih Bisa Perpanjang Tanpa Bikin Baru

Apabila proses pembebasan lahan berjalan lancar, pembangunan fly over ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2027. Andre menyatakan pihaknya akan terus mengawal percepatan proyek tersebut demi kepentingan masyarakat Sumatra Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan fly over Padang Luar memiliki dampak besar terhadap kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Agam yang dinilai responsif terhadap proyek tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam membantu percepatan pembebasan lahan warga. Menurutnya, pembangunan fly over Padang Luar akan menjadi infrastruktur penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berita Terkait

Ombudsman Soroti Kepastian Layanan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di Tengah Gangguan Abu Vulkanik
Sisa Kuota Internet Tak Boleh Lagi Hangus, Kemkomdigi Wajibkan Operator Beri Pilihan kepada Pelanggan
Ombudsman RI Ungkap Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam RDP Perdana Bersama Komisi II DPR RI
Putra Kerinci Nuzran Joher Resmi Pimpin Ombudsman RI Periode 2026–2031
Nuzran Joher Dorong Penguatan Pengawasan BBM Bersubsidi, Ombudsman Gandeng BPH Migas hingga Daerah
Roy Suryo dan dr Tifa Segera Dilimpahkan ke Kejari Jaksel, Kasus Dugaan Tudingan Ijazah Palsu Masuk Tahap Penuntutan
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Tahap Pelimpahan ke Kejaksaan
Timwas Haji DPR Apresiasi Transformasi Layanan Haji, Biaya Turun dan Masa Tunggu Berkurang di Era Pemerintahan Prabowo

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 10:51 WIB

Ombudsman Soroti Kepastian Layanan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di Tengah Gangguan Abu Vulkanik

Minggu, 30 Agustus 2026 - 13:00 WIB

Sisa Kuota Internet Tak Boleh Lagi Hangus, Kemkomdigi Wajibkan Operator Beri Pilihan kepada Pelanggan

Kamis, 27 Agustus 2026 - 13:56 WIB

Ombudsman RI Ungkap Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam RDP Perdana Bersama Komisi II DPR RI

Rabu, 19 Agustus 2026 - 15:30 WIB

Putra Kerinci Nuzran Joher Resmi Pimpin Ombudsman RI Periode 2026–2031

Senin, 13 Juli 2026 - 20:22 WIB

Nuzran Joher Dorong Penguatan Pengawasan BBM Bersubsidi, Ombudsman Gandeng BPH Migas hingga Daerah

Berita Terbaru