Jakarta, Pribhumi.com — Pemerintah menunjukkan eskalasi keseriusan dalam memberantas peredaran pakaian bekas impor ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi figur paling vokal dalam upaya tersebut, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik impor barang tanpa prosedur sah.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (20/11/2025), Purbaya menegaskan bahwa akar persoalan impor pakaian bekas bukanlah pajak, melainkan legalitas barang.
“Saya enggak peduli dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal,” tegasnya.
Belakangan ini, Purbaya terlihat intens melakukan inspeksi langsung untuk memantau efektivitas pengawasan di lapangan. Salah satu aksi tegasnya adalah melakukan sidak ke Tempat Penimbunan Pabean di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (31/10/2025). Dari penindakan tersebut, petugas menemukan bukan hanya pakaian bekas impor, melainkan juga pakaian ‘last season’, yakni barang baru yang belum pernah dipakai namun merupakan koleksi lama dari luar negeri.
Menurut Purbaya, praktik impor pakaian ilegal berdampak langsung pada pelaku UMKM tekstil serta industri dalam negeri. Karena itu, ia menuntut tindakan tegas dari jajarannya.
Dalam kunjungannya ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025), Purbaya kembali memberikan ultimatum keras.
“Saya minta Bea Cukai bukan cuma menyita barangnya. Telusuri siapa importirnya, siapa aktornya. Beri hukuman yang membuat mereka jera,” ujarnya.
Ia juga meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, untuk mengambil langkah konkret agar penegakan hukum tidak berhenti pada pabrik atau gudang penimbunan, tetapi menyasar para pemain besar yang memasukkan barang ilegal tersebut.
Dengan sikap yang semakin ofensif, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir satupun praktik impor tekstil ilegal yang berpotensi merusak pasar dan melemahkan daya saing industri nasional.
