PRIBHUMI.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan banyak tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan. Maka dari itu, ia diminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan.
Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah mengantongi data tambang-tambang ilegal tersebut.
“Setelah dicek oleh Satgas, ada yang IUP-nya belum ada, kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Ia menuturkan, temuan tambang ilegal itu sudah dibahas dengan Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta Bahlil, sebagai Ketua Satgas Hilirisasi, untuk segera melakukan penanganan.
“Ini kan kita harus tertibkan, karena terkait dengan Pasal 33, bahwa Presiden ingin semuanya harus ditata dengan baik. Tujuannya agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo menyebut praktik tambang ilegal di Indonesia menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai minimal Rp 300 triliun.
Hal ini disampaikannya saat pidato kenegaraan pertama di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 1.063 tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tambang-tambang tersebut dianggap merugikan negara karena tidak mengacu pada aturan yang berlaku dan menimbulkan potensi kerugian finansial yang sangat besar.
“Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo.
Sumber Berita: Kompas.com
