Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Melaju Kencang di Akhir 2025

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 28 November 2025 - 07:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keyakinannya bahwa perekonomian Indonesia akan menutup tahun 2025 dengan laju yang lebih kencang dibandingkan tiga triwulan sebelumnya. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, ia menyebut proyeksi pertumbuhan pada kuartal IV diperkirakan berada pada kisaran 5,6 hingga 5,7 persen.

Menurutnya, capaian tersebut akan menandai titik balik penting, di mana perlambatan yang terjadi pada beberapa bulan terakhir mulai berubah menjadi akselerasi. Dengan skenario itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 diprediksi mampu menyentuh angka 5,2 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju ekonomi pada kuartal I tercatat 4,87 persen. Angka tersebut naik menjadi 5,12 persen pada kuartal II, sebelum kembali terkoreksi ke level 5,04 persen di kuartal III.

Baca Juga :  Adab Menerima Tamu Saat Lebaran Sesuai Sunnah, Muslim Wajib Tahu

Purbaya menilai tanda-tanda pemulihan juga terlihat jelas dari sentimen pasar. Lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan 26 November 2025 yang mencapai rekor baru di level 8.602 menjadi salah satu indikator membaiknya ekspektasi investor.

Meski pasar saham sering dianggap hanya mencerminkan aktivitas kelompok tertentu, ia menegaskan bahwa penguatan IHSG biasanya menjadi pertanda awal perbaikan ekonomi dan menjadi daya tarik bagi investor jangka panjang maupun jangka pendek.

Selain itu, pemerintah disebut telah menggerakkan stimulus melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan nasional. Injeksi awal sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada September 2025, ditambah Rp76 triliun pada November, dinilai mampu memperkuat likuiditas dan mendorong perputaran ekonomi di sektor riil.

Baca Juga :  Pengesahan STNK Tak Perlu BPKB: Korlantas Tegaskan Aturan dan Mekanisme Layanan SIGNAL

Dampak dari kebijakan itu terlihat dari meningkatnya optimisme publik. Purbaya merujuk pada survei Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencatat indeks kepercayaan konsumen terhadap kinerja pemerintah melonjak menjadi 113,3 pada Oktober, dari 101,5 pada September 2025.

Dengan perbaikan persepsi publik, ia berharap potensi instabilitas sosial berkurang sehingga pemerintah dan parlemen dapat fokus menuntaskan agenda pembangunan dan menjaga momentum pemulihan.

Jika konsistensi kebijakan terjaga, Purbaya menyatakan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi pada 2026 dapat mencapai level 6 persen.

Berita Terkait

Pemerintah Garap 500 Ribu Hektare Rawa Mineral untuk Perluasan Sawah Nasional
Tinjau TC MTQ ke-55, Kakankemenag Kerinci Ajak Kafilah Tingkatkan Kesungguhan dan Optimisme Raih Prestasi
Kader Posyandu Desa amar sakti Raih Juara II Tingkat Provinsi, Dinkes Perkuat Pembinaan Kader Kesehatan
Festival Budaya Kerinci 2026 Resmi Ditutup, Ribuan Warga Meriahkan Dermaga Danau Kerinci
Megaproyek IKN Berlanjut, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Masih Dibangun
PDIP Buka Peluang Diskusi dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran
90 Persen Sampel Beras Fortifikasi Disebut Tak Sesuai Klaim, Pemerintah Siapkan Penindakan
Harga Minyak Dunia Meningkat, Pemerintah Pastikan Pertalite Tak Naik

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 12:15 WIB

Pemerintah Garap 500 Ribu Hektare Rawa Mineral untuk Perluasan Sawah Nasional

Selasa, 27 Oktober 2026 - 10:58 WIB

Tinjau TC MTQ ke-55, Kakankemenag Kerinci Ajak Kafilah Tingkatkan Kesungguhan dan Optimisme Raih Prestasi

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:58 WIB

Kader Posyandu Desa amar sakti Raih Juara II Tingkat Provinsi, Dinkes Perkuat Pembinaan Kader Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 - 08:23 WIB

Festival Budaya Kerinci 2026 Resmi Ditutup, Ribuan Warga Meriahkan Dermaga Danau Kerinci

Senin, 26 Oktober 2026 - 00:27 WIB

Megaproyek IKN Berlanjut, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Masih Dibangun

Berita Terbaru