Jakarta, Pribhumi.com — Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti indikasi adanya proyek fiktif di Sumatera Selatan, yang menurutnya menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan di daerah belum sepenuhnya tuntas.
“Data KPK juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah. Ada suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Purbaya meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk segera berbenah dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, transparansi, dan disiplin anggaran.
Ia mengutip hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan skor integritas nasional hanya 71,53, di bawah target 74. Rata-rata skor integritas di tingkat provinsi hanya 67 dan kabupaten 69, yang berarti sebagian besar daerah masih berada di zona rentan korupsi.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan, jadi saya bisa ngomong ke atas. Yang penting ekonominya bergerak, dan merata, bukan hanya di pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Menurutnya, tata kelola yang bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat iklim investasi, dan mendorong ketahanan ekonomi daerah.
“Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” tutupnya.
