JAKARTA, Pribhumi.com — Pemerintah mulai memperkuat perlindungan terhadap konsumen layanan telekomunikasi dengan melarang operator seluler menghapus sisa kuota internet yang telah dibeli dan dibayar pelanggan.
Ketentuan tersebut dituangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.
Surat edaran yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026 itu merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.
Dalam ketentuan baru tersebut, operator tidak diperbolehkan menghilangkan sisa kuota pelanggan secara sepihak setelah masa berlaku paket berakhir. Operator juga dilarang membebankan biaya tambahan kepada pelanggan hanya untuk mempertahankan atau menggunakan kuota yang masih tersisa.
Sisa Kuota Ditegaskan sebagai Hak Pelanggan
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibayar pelanggan merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi.
Menurutnya, pelanggan tidak semestinya kehilangan manfaat atas layanan yang telah mereka bayarkan hanya karena masa aktif paket berakhir.
Pemerintah, kata Meutya, juga menerima sejumlah pengaduan masyarakat mengenai praktik penghapusan sisa kuota. Karena itu, Kemkomdigi menerbitkan surat edaran tersebut sebagai instrumen untuk memastikan operator menjalankan ketentuan sesuai hukum yang berlaku.
Kebijakan ini sekaligus mengubah pendekatan dalam penyediaan layanan telekomunikasi. Pelanggan kini didorong memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme perlindungan kuota yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Operator Wajib Menyediakan Pilihan
Kemkomdigi mengatur sejumlah mekanisme yang dapat diberikan kepada pelanggan untuk melindungi sisa kuota.
Pilihan tersebut antara lain akumulasi kuota atau rollover, non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana (refund), maupun mekanisme lain sepanjang tidak merugikan pelanggan.
Dengan demikian, pelanggan tidak hanya menerima satu mekanisme yang ditentukan sepihak oleh operator. Mereka harus diberikan pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan pola penggunaan dan kebutuhannya.
Meutya menilai perubahan tersebut penting untuk menciptakan hubungan layanan telekomunikasi yang lebih adil.
Selama ini, mekanisme layanan dan perlakuan terhadap sisa kuota lebih banyak ditentukan oleh operator. Melalui kebijakan baru tersebut, pemerintah menempatkan pelanggan sebagai pihak yang memiliki pilihan.
Informasi Paket Harus Lebih Transparan
Selain persoalan sisa kuota, Kemkomdigi mewajibkan operator memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan sebelum dan selama menggunakan layanan.
Informasi yang harus disampaikan antara lain mengenai harga paket, jumlah kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian wajar, berakhirnya layanan, serta mekanisme perlakuan terhadap sisa kuota.
Informasi tersebut harus dikemas secara sederhana dan mudah dipahami agar pelanggan mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia.
Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi. Fasilitas tersebut harus memudahkan pelanggan mengetahui penggunaan sekaligus jumlah kuota yang masih tersedia.
Operator Diberi Waktu hingga 28 September
Kemkomdigi memberikan batas waktu kepada operator untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
Operator diwajibkan menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Kemkomdigi paling lambat 28 September 2026.
Setelah itu, laporan perkembangan pemenuhan kewajiban harus disampaikan secara berkala setiap bulan.
Pelaporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah untuk memastikan operator menjalankan ketentuan mengenai perlindungan sisa kuota dan pemenuhan pilihan layanan bagi pelanggan.
Kemkomdigi juga akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dengan diterbitkannya SE Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menegaskan arah baru layanan telekomunikasi nasional yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan ekosistem digital, tetapi juga memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak konsumen.
Bagi masyarakat, kebijakan ini menjadi penegasan bahwa kuota internet yang telah dibeli bukan sekadar fasilitas layanan, melainkan bagian dari manfaat yang telah dibayarkan dan harus mendapatkan perlindungan.
