Pribumi.com, Kerinci – Warga Pulau pandan kembali melakukan protes terkait Kompensasi yang harus diberikan oleh PT KMH bagi warga terdampak pembangunan PLTA di pintu air Sungai Tanjung Merindu, Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan, Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci pada Kamis (21/8).
Terkait Aksi yang berlangsung sejak Kamis (21/8/2025) tersebut sempat memanas dengan tuntutan kompensasi hingga Rp300 juta per Kepala Keluarga (KK). Namun pada Jumat malam (22/8), Bupati kerinci telah menemui masa, dan aksi pun dibubarkan, Kondisi berangsur kondusif, dan pada Sabtu (23/8) gelombang unjuk rasa tak lagi terlihat di sekitar lokasi proyek.
Aktivitas pekerjaan pun kembali normal. Sejumlah alat berat ekskavator kembali beroperasi, bahkan sebagian besar pekerjaan dikabarkan hampir tuntas.
Terkait isu kompensasi, Aslori menjelaskan bahwa perusahaan hanya mampu memberikan Rp5 juta per KK, sesuai data resmi Dukcapil. Dari total 907 KK terdampak, sebanyak 643 KK sudah menerima hak mereka. “Batas pengambilan memang sampai 19 Agustus lalu. Namun Timdu masih memberikan kesempatan bagi yang belum mengambil. Jadi silakan saja, tidak ada masalah,” jelasnya.
Ia juga membantah adanya janji kompensasi Rp300 juta per KK sebagaimana berkembang di tengah masyarakat.
“Itu hanya permintaan warga, bukan janji dari perusahaan. Kalau memang ada Rp300 juta per KK, saya pun mau pindah KK biar dapat bagian,” ujarnya sambil berseloroh.
Kepala Divisi Humas PT Kerinci Merangin Hidro (KMH), Aslori, memastikan bahwa persoalan dengan masyarakat sudah ditangani melalui proses mediasi.
“Semua sudah selesai difasilitasi Timdu Polda Jambi bersama Forkopimda dan Bupati. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pekerjaan di area Sungai Tanjung Merindu hanya mencakup sekitar 5 persen dari keseluruhan proyek PLTA Kerinci. “Sisanya sudah 95 persen selesai. Jadi sebenarnya di lokasi ini hanya bagian kecil saja,” pungkasnya.
