KPK Amankan Pejabat Pajak Jakarta Utara Saat Pembagian Suap Valuta Asing

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 11 Januari 2026 - 13:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Para tersangka diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) saat membagikan uang suap yang telah dikonversi ke dalam mata uang Dolar Singapura.

Kelima tersangka terdiri dari tiga penerima suap dan dua pemberi. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin, serta Askob Bahtiar selaku tim penilai pajak. Sementara pihak pemberi suap yakni konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin dan Edy Yulianto yang merupakan staf PT Wanatiara Persada.

Baca Juga :  Italia Kembali Gagal ke Piala Dunia 2026, Kekalahan Dramatis dari Bosnia Picu Kejutan Dunia

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari hasil pemeriksaan pajak terhadap PT Wanatiara Persada untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023. Dalam pemeriksaan awal, perusahaan tersebut diketahui memiliki potensi kekurangan bayar pajak sebesar Rp75 miliar.

Namun, setelah dilakukan negosiasi dengan oknum pejabat pajak, nilai kewajiban pajak tersebut diduga ditekan hingga hanya menjadi Rp15,7 miliar. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterbitkan pada Desember 2025.

Sebagai imbalan atas pengurangan nilai pajak tersebut, PT Wanatiara Persada diduga menyiapkan dana suap sebesar Rp4 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui kerja sama fiktif dengan perusahaan konsultan pajak milik Abdul Kadim Sahbudin, seolah-olah sebagai biaya jasa konsultasi.

Baca Juga :  Hanya Tiga Daerah Lolos Adipura, Menteri LH: Mayoritas Kabupaten/Kota Masih Berstatus Kota Kotor

Uang suap itu kemudian ditukarkan ke dalam pecahan Dolar Singapura sebelum diserahkan secara tunai kepada Agus Syaifudin dan Askob Bahtiar di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, uang tersebut didistribusikan kepada sejumlah pihak lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

KPK melakukan penindakan saat proses pembagian uang berlangsung pada Januari 2026. Dalam operasi tersebut, delapan orang diamankan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi.

 

Berita Terkait

Pemerintah Garap 500 Ribu Hektare Rawa Mineral untuk Perluasan Sawah Nasional
Megaproyek IKN Berlanjut, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Masih Dibangun
PDIP Buka Peluang Diskusi dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran
90 Persen Sampel Beras Fortifikasi Disebut Tak Sesuai Klaim, Pemerintah Siapkan Penindakan
Harga Minyak Dunia Meningkat, Pemerintah Pastikan Pertalite Tak Naik
Kakanwil Ditjenpas Jambi Berikan Kuliah Umum dan Penguatan Karakter kepada 800 Taruna Poltekimipas
Bareskrim Bongkar Dugaan Kecurangan Beras Fortifikasi, Klaim Gizi Tak Sesuai Hasil Lab
Sambal Khas Kerinci Mendunia ditangan PitriaNova

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 12:15 WIB

Pemerintah Garap 500 Ribu Hektare Rawa Mineral untuk Perluasan Sawah Nasional

Senin, 26 Oktober 2026 - 00:27 WIB

Megaproyek IKN Berlanjut, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Masih Dibangun

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:47 WIB

PDIP Buka Peluang Diskusi dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran

Minggu, 25 Oktober 2026 - 09:59 WIB

90 Persen Sampel Beras Fortifikasi Disebut Tak Sesuai Klaim, Pemerintah Siapkan Penindakan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 06:59 WIB

Harga Minyak Dunia Meningkat, Pemerintah Pastikan Pertalite Tak Naik

Berita Terbaru