JAMBI, Pribhumi.com – Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan peran aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, upaya pemadaman dan pengendalian karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Al Haris saat memaparkan penggunaan bantuan pemerintah pusat untuk mendukung penanganan karhutla di Provinsi Jambi pada Jumat (9/10/2026).
Pemerintah Provinsi Jambi disebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar untuk empat organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, sejumlah kabupaten juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat operasi penanganan kebakaran.
Menurut Al Haris, Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur masing-masing memperoleh alokasi Rp15 miliar. Sementara itu, Kabupaten Sarolangun mendapatkan Rp10 miliar.
Penggunaan dana tersebut harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, termasuk untuk mendukung kebutuhan operasional dan logistik petugas di lapangan. Yg
Anggaran untuk Peralatan Pemadam dan Kebutuhan Petugas
Al Haris menjelaskan, dana bantuan pusat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional petugas, seperti konsumsi dan uang saku, serta pengadaan peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan karhutla.
Ia mengungkapkan, anggaran awal dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp3 miliar telah digunakan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dimanfaatkan untuk menambah sarana yang masih dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Peralatan yang menjadi perhatian antara lain kendaraan pemadam kebakaran, selang air berjangkauan panjang hingga satu kilometer, serta kendaraan roda tiga yang dilengkapi tangki air berukuran kecil. Sarana tersebut dibutuhkan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit dilalui mobil pemadam.
Selain mendukung operasi pemadaman, anggaran juga dapat digunakan untuk kebutuhan sektor kesehatan, termasuk pengadaan obat-obatan dan peralatan penunjang bagi pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Penggunaan Dana Akan Dilaporkan
Gubernur Jambi menyatakan bahwa proses pengadaan dan penggunaan anggaran penanganan karhutla dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penggunaan dana telah melalui reviu Inspektorat dan akan dilaporkan kembali kepada Presiden melalui Sekretariat Negara sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat perlu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif di lapangan agar kebutuhan petugas dan upaya pengendalian kebakaran dapat ditangani secara optimal.
Bupati dan Wali Kota Diminta Aktif Memimpin Penanganan
Di sisi lain, Al Haris mengingatkan bahwa penanganan karhutla harus dilaksanakan sesuai pembagian tugas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam struktur satuan tugas penanganan karhutla, gubernur berperan pada tingkat provinsi, sedangkan bupati dan wali kota memimpin koordinasi di wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, kepala daerah diminta membentuk dan menggerakkan tim sesuai kondisi serta kebutuhan daerahnya.
“Jangan seolah-olah karhutla ini urusan Gubernur semua, tidak. Kita lokusnya ada di daerah mereka,” tegas Al Haris.
Ia menekankan bahwa titik kebakaran berada di wilayah kabupaten dan kota sehingga pemerintah setempat harus terlibat langsung dalam koordinasi, pengerahan personel, serta penanganan di lokasi terdampak.
Al Haris juga mengajak seluruh unsur terkait, mulai dari jajaran TNI melalui Dandim, Polri melalui Kapolres, BPBD, hingga Manggala Agni, untuk memperkuat kerja sama.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah mengendalikan kebakaran dan menangani dampaknya melalui kerja bersama, tanpa terjebak pada perdebatan mengenai asal api maupun sumber asap.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dukungan anggaran dan sarana yang tersedia secara maksimal, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan karhutla di Provinsi Jambi berjalan lebih efektif. (Hst)
