JAKARTA, Pribhumi.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi besar terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penataan ulang dilakukan setelah ditemukan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melebihi target awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan mengungkapkan, pemerintah sebelumnya menetapkan pembangunan sekitar 21.000 titik SPPG. Namun, berdasarkan data terbaru, jumlah dapur MBG yang tercatat mencapai 27.877 titik.
Kondisi tersebut membuat jumlah SPPG bertambah sekitar 6.877 titik dari rencana awal. Pemerintah menduga terdapat praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah dapur meningkat di luar perencanaan.
“Rencana awal titik itu 21.000, tetapi sekarang sudah 27.877 titik. Ada penambahan 6.877 titik,” ujar Zulhas.
Menurut pemerintah, lonjakan jumlah dapur MBG berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran. Setiap SPPG mendapatkan insentif sekitar Rp6 juta per hari, sehingga tambahan ribuan titik tersebut berpotensi menambah beban anggaran hingga sekitar Rp1 triliun per bulan.
Jika tidak dilakukan penataan, pemerintah memperkirakan pemborosan anggaran bisa mencapai belasan triliun rupiah dalam satu tahun.
Selain wilayah perkotaan, pembengkakan jumlah SPPG juga terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari rencana awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini meningkat menjadi 8.617 titik.
Pemerintah menyebut kondisi tersebut perlu dikaji ulang agar program prioritas Presiden tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara.
Opsi Penutupan SPPG Berlebih
Menteri Sekretaris Negara mengatakan pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap SPPG yang jumlahnya dianggap berlebihan.
Namun, keputusan penutupan belum ditetapkan karena pemerintah masih melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi masing-masing dapur MBG.
Menurutnya, langkah utama yang dilakukan adalah memastikan program MBG tetap berjalan tanpa mengganggu penerima manfaat, sembari memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola.
Pemerintah menargetkan proses penataan ulang program tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Perbaikan dan pengawasan tetap dilakukan agar kualitas program tetap terjaga,” kata Prasetyo.
