Jakarta, Pribhumi.com – Transformasi layanan pertanahan berbasis digital terus berkembang di Indonesia. Hingga Oktober 2026, jumlah sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan telah mencapai 9.774.933 dokumen. Angka tersebut mencakup penerbitan sertifikat baru maupun perubahan format sertifikat konvensional menjadi elektronik.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, menjelaskan bahwa jumlah sertifikat elektronik menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada 2024, tercatat sebanyak 1.666.695 sertifikat elektronik diterbitkan. Perkembangan tersebut berlanjut hingga Oktober 2026, dengan jumlah penerbitan sepanjang tahun berjalan mencapai 3.077.397 sertifikat. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN, total sertifikat elektronik yang tercatat sejak program ini berjalan hingga Oktober 2026 mencapai hampir 9,8 juta dokumen.
Menurut Uunk, digitalisasi sertifikat tanah bukan sekadar mengubah dokumen berbentuk fisik menjadi format elektronik. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan data pertanahan ke dalam sistem digital agar pengelolaan, penyimpanan, dan pelayanan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
Ia menegaskan bahwa sertifikat tanah elektronik dan sertifikat analog memiliki kedudukan hukum yang setara. Namun, penggunaan dokumen elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika mengakses berbagai layanan pertanahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Uunk dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (29/10/2026). Ia menyebut penerapan sistem elektronik menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada pemilik tanah.
Saat ini, sertifikat elektronik telah dapat diterbitkan melalui Kantor Pertanahan di berbagai wilayah Indonesia. Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pengembangan layanan digital untuk mendukung sistem administrasi pertanahan yang lebih praktis, aman, dan transparan.
Bagi masyarakat yang masih menyimpan sertifikat tanah dalam bentuk lama, tersedia pilihan untuk melakukan alih media ke sertifikat elektronik. Informasi mengenai persyaratan dan biaya proses tersebut dapat diperiksa melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
Program sertifikat tanah elektronik pertama kali diluncurkan pada 4 Desember 2023. Sejak peluncuran tersebut, pemerintah secara bertahap memperluas penerapannya sebagai bagian dari modernisasi administrasi pertanahan nasional.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa sertifikat tanah analog yang masih berlaku tidak otomatis kehilangan kekuatan hukum hanya karena pemerintah mengembangkan sistem elektronik. Pemilik tanah dapat mencari informasi resmi mengenai prosedur alih media sebelum mengajukan perubahan dokumen. (Dta)
