KERINCI, Pribhumi.com – Polemik Jalan Renah Pemetik kembali mencuat dan dinilai sarat janji politik yang tak kunjung sebanding dengan realisasi di lapangan. Wakil Rakyat Kabupaten Kerinci, Boy Edward, secara terbuka mengkritik kondisi tersebut yang terus berulang, terutama setiap memasuki momentum politik seperti pilkada.
Dalam diskusi di grup WhatsApp “Renah Pemetik Membangun”, Boy Edward menegaskan bahwa persoalan jalan ini sudah lama viral, namun belum juga menemukan solusi konkret. Ia menyoroti bahwa masyarakat, khususnya petani dan peladang, justru lebih sering menanggung dampak buruk dibanding merasakan hasil pembangunan.
“Perbaikan memang ada, tapi tidak signifikan. Panjang jalan yang harus ditangani tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” tegasnya.
Ia juga menyinggung janji politik yang silih berganti, yang menurutnya hanya menjadi “santapan” berulang tanpa kejelasan realisasi. Salah satunya adalah janji anggaran Rp15 miliar untuk tahun 2026 yang disampaikan saat kunjungan gubernur bersama pejabat terkait ke lokasi.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Berdasarkan informasi yang dihimpun DPRD, anggaran yang benar-benar tersedia saat ini hanya sekitar Rp2 miliar. Jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menangani ruas jalan yang panjang dan dalam kondisi rusak.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas PUPR juga disebut mengalokasikan dana tanggap darurat. Bahkan, ada tambahan rencana melalui program karya bakti TNI sebesar Rp500 juta yang diarahkan ke wilayah Renah Pemetik. Meski melibatkan banyak pihak, Boy Edward menilai total anggaran tersebut tetap tidak akan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau kita hitung keseluruhan, tetap tidak akan memenuhi harapan masyarakat. Ini persoalan klasik: kebutuhan besar, anggaran kecil,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar penanganan Jalan Renah Pemetik segera diambil alih melalui skema anggaran pusat, seperti APBN lewat Instruksi Presiden (Inpres). Menurutnya, usulan dari daerah sudah memenuhi sebagian besar persyaratan, termasuk dokumen AMDAL.
Di sisi lain, Boy Edward juga secara tegas “menagih” komitmen gubernur agar tidak berhenti pada janji, melainkan dibuktikan dengan perhatian nyata terhadap pembangunan infrastruktur di Kerinci.
Ia pun mengingatkan seluruh pihak untuk mengawal proses yang sedang berjalan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan tetap sesuai aturan.
Kepada masyarakat, khususnya peladang, Boy Edward memberikan pesan tegas agar tidak mudah terbuai oleh janji-janji di media sosial. Ia mengingatkan risiko munculnya ekspektasi tinggi yang tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat kembali larut dalam janji-janji yang berujung harapan palsu,” pungkasnya.
