Sumut, Pribhumi.com — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekosistem perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya menghadirkan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu langkah nyata yang tengah disiapkan adalah pembangunan kompleks perumahan bagi karyawan perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.
“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapat kemudahan dalam membangun atau merenovasi rumah,” ujar Bobby usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian di Mall Pelayanan Publik Medan, Jumat (10/10).
Bobby menyebutkan bahwa kuota Program 3 Juta Rumah di Sumatera Utara kini meningkat sebanyak 5.000 unit, sehingga total menjadi 20.000 unit rumah FLPP bagi MBR pada tahun ini.
“Negara telah memberikan perhatian luar biasa kepada rakyat kecil yang ingin memiliki rumah,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Bobby, akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan permukiman pekerja, termasuk pemanfaatan lahan milik pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut siap mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto agar dapat berjalan sukses di seluruh daerah.
“Kami yakin program ini memberi banyak manfaat bagi rakyat kecil untuk mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau,” jelas Bobby.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan bahwa kunjungannya bersama Mendagri Tito Karnavian merupakan bentuk pengawalan langsung terhadap program Presiden Prabowo.
Salah satu inovasi yang disorot adalah penerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan, yang baru pertama kali diluncurkan di Indonesia.
“Ini peluang besar bagi kontraktor, pengembang, toko bangunan, dan UMKM. Bunganya disubsidi lima persen. Jangan lagi pinjam ke rentenir, manfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan PPN, BPHTB, dan PBG.
“Untuk kategori MBR, jika belum menikah penghasilan maksimal Rp8,5 juta, dan jika sudah berkeluarga maksimal Rp10 juta,” tutur Tito.
Tito juga menambahkan bahwa pengembang yang membangun rumah KPR FLPP bagi MBR mendapat berbagai kemudahan perizinan dan fiskal.
“Dengan kemudahan ini, otomatis harga rumah bisa lebih murah. Namun masih banyak yang belum mengetahuinya,” tutupnya.
