Jakarta,Pribhumi.com – Rencana memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kurikulum pendidikan mendapat perhatian dari sejumlah anggota Komisi X DPR RI. Para legislator menilai gagasan tersebut tidak bisa langsung diterapkan tanpa melalui kajian mendalam, terutama terkait manfaat, kebutuhan siswa, serta dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan bahwa wacana yang disebut berasal dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan sebenarnya.
Menurutnya, apabila usulan itu memang benar disampaikan, pemerintah harus mengkaji berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Evaluasi diperlukan agar kebijakan yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Lalu mengakui bahwa kecukupan gizi memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan. Anak-anak yang memperoleh asupan nutrisi memadai diharapkan dapat tumbuh dan mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik.
Meski demikian, ia menilai program MBG tidak harus dijadikan mata pelajaran baru atau dimasukkan sebagai komponen khusus dalam kurikulum sekolah.
Menurut Lalu, edukasi mengenai nutrisi, pola konsumsi sehat, dan pentingnya menjaga kesehatan dapat disisipkan melalui mata pelajaran yang sudah tersedia. Dengan pendekatan tersebut, pengetahuan siswa mengenai gizi tetap dapat ditingkatkan tanpa menambah materi pembelajaran secara berlebihan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional dan kementerian yang menangani sektor pendidikan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik serta efektivitas kegiatan belajar.
Lalu mengingatkan agar sekolah tidak dibebani terlalu banyak agenda program pemerintah. Menurutnya, pendidikan tetap harus berorientasi pada peningkatan kompetensi, pembentukan karakter, dan kualitas pembelajaran.
Bonnie Triyana Minta Pemerintah Lakukan Penelitian
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana. Ia menilai gagasan memasukkan MBG ke dalam kurikulum harus didasarkan pada penelitian empiris agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan persoalan sebenarnya di masyarakat.
Bonnie mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi.
Menurutnya, terdapat dua persoalan mendasar yang harus diteliti, yakni tingkat pemahaman masyarakat mengenai nutrisi serta kemampuan finansial keluarga dalam menyediakan bahan makanan berkualitas.
Ia menilai edukasi mengenai pola makan sehat tidak akan memberikan hasil maksimal apabila keluarga tidak mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak mereka.
Dengan demikian, persoalan pemenuhan nutrisi tidak cukup diselesaikan hanya melalui penambahan pengetahuan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi rumah tangga yang memengaruhi ketersediaan pangan bergizi.
Selain itu, Bonnie mempertanyakan sejauh mana program MBG mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak dalam satu hari penuh. Pasalnya, makanan yang diberikan melalui program tersebut hanya mencakup satu waktu makan.
Ia menilai perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah asupan dari program makan siang gratis sudah mencukupi kebutuhan gizi harian peserta didik, termasuk ketika mereka berada di rumah atau mengonsumsi makanan di luar waktu pembagian MBG.
Menurut Bonnie, evaluasi tersebut penting agar pemerintah tidak terburu-buru memperluas program tanpa mengetahui efektivitasnya terhadap pemenuhan nutrisi anak.
DPR Ingatkan Jangan Tambah Tekanan Belajar Siswa
Bonnie juga mengingatkan bahwa rencana penambahan materi terkait MBG harus memperhitungkan kondisi dan beban belajar siswa. Ia tidak ingin kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak justru menimbulkan persoalan baru di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, program pemerintah boleh saja dikembangkan selama memberikan manfaat nyata. Namun, pelaksanaannya tidak seharusnya membuat siswa harus menanggung tambahan tugas maupun kegiatan yang berpotensi mengganggu proses belajar.
Ia menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam merancang kebijakan pendidikan agar peserta didik tidak mengalami kelelahan akibat tuntutan akademik dan aktivitas sekolah yang semakin bertambah.
Bonnie secara khusus menyoroti risiko kelelahan mental atau burnout pada anak apabila beban pendidikan tidak dikelola secara proporsional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mengutamakan penelitian dan evaluasi sebelum memutuskan apakah MBG perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional.
Kedua legislator tersebut pada prinsipnya menilai pemenuhan gizi anak merupakan hal penting. Namun, penerapannya dalam sistem pendidikan harus dirancang secara tepat agar tujuan meningkatkan kesehatan peserta didik tidak mengorbankan kualitas pembelajaran maupun kenyamanan siswa di sekolah. (Dla)
