Bappenas Ungkap 8 Klaster Prioritas Nasional RKP 2027, Target Ekonomi Tumbuh 8 Persen

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pribhumi.com – Pemerintah mulai mematangkan arah pembangunan nasional untuk tahun 2027 melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan terdapat delapan klaster utama Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang akan menjadi fokus pembangunan.

Menurut Rachmat, delapan klaster tersebut mencakup sekitar 60 program prioritas yang disusun untuk memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor strategis. Fokus program meliputi ketahanan pangan, energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi desa, hingga pengurangan angka kemiskinan.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP 2027 yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat secara bertahap hingga mencapai 8 persen pada tahun 2029. Target tersebut diproyeksikan dimulai dari pertumbuhan 6,3 persen pada 2026, naik menjadi 7,5 persen pada 2027, dan 7,7 persen di 2028.

Delapan Klaster Prioritas Nasional RKP 2027

1. Kedaulatan Pangan

Pemerintah menyiapkan berbagai program untuk memperkuat sektor pangan dan perikanan nasional. Program tersebut antara lain pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, pengadaan ribuan kapal ikan modern, pengembangan budidaya ikan darat, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, hingga pengembangan kawasan perkebunan strategis seperti sawit, kopi, tebu, kakao, dan rempah-rempah.

Baca Juga :  Pemerintah Pusat Siap Bangun Fly Over Padang Luar, Solusi Permanen Atasi Kemacetan Kronis Agam

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi daging, susu, dan telur guna mendukung ketahanan pangan nasional.

2. Kemandirian Energi dan Air

Dalam sektor energi, pemerintah menargetkan percepatan transisi energi melalui program Biodiesel 50 (B50), Bioetanol 20 (E20), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW, hingga konversi enam juta motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik.

Pemerintah juga berencana membangun jaringan gas kota untuk satu juta sambungan rumah, meningkatkan lifting migas nasional, membuka eksplorasi blok migas baru, serta melakukan elektrifikasi terhadap 10 ribu desa di seluruh Indonesia.

3. Pendidikan

Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama melalui program makan bergizi gratis bagi siswa, revitalisasi sekolah dan madrasah, bantuan perlengkapan sekolah, hingga digitalisasi pendidikan dengan dua juta papan interaktif digital.

Pemerintah juga akan membangun Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, universitas berbasis STEMM, serta mendorong 500 ribu lulusan SMK agar mampu bersaing di pasar global. Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian melalui penyaluran tunjangan secara langsung.

4. Kesehatan

Di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan program makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, sebanyak 66 rumah sakit akan ditingkatkan fasilitasnya dan pemeriksaan kesehatan gratis akan diperluas.

Program penanggulangan tuberkulosis juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Baca Juga :  Anak Hilang Delapan Bulan di Jakarta Selatan Ditemukan Tewas, Polisi Tangkap Terduga Pelaku

5. Hilirisasi dan Industrialisasi

Pemerintah akan mempercepat hilirisasi industri strategis melalui 18 proyek utama. Selain itu, pengembangan mobil nasional, motor nasional, industri kedirgantaraan, hingga industri semikonduktor juga masuk dalam agenda prioritas nasional.

6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana

Pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus melalui proyek Giant Sea Wall, rehabilitasi wilayah pascabencana di Sumatera, program penghijauan dan pengelolaan sampah, serta pembangunan tiga juta rumah yang terdiri dari rumah baru dan renovasi.

Pengembangan jaringan kereta api nasional juga menjadi bagian dari strategi peningkatan konektivitas nasional.

7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa

Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.

8. Penurunan Kemiskinan

Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah menyiapkan program bantuan sosial terintegrasi melalui PRO-KESRA. Program tersebut juga diarahkan untuk membantu 10 juta masyarakat yang bekerja dan berusaha agar memiliki penghasilan yang lebih stabil.

Selain delapan klaster utama tersebut, pemerintah turut memperkuat sektor pertahanan dan keamanan, tata kelola pemerintahan, digitalisasi nasional, hingga diplomasi ekonomi. Program pendukung lain mencakup pemberantasan judi online, penanganan narkoba, pengembangan pusat data nasional, dan pemberantasan penyelundupan.

 

Berita Terkait

Pemerintah Garap 500 Ribu Hektare Rawa Mineral untuk Perluasan Sawah Nasional
Megaproyek IKN Berlanjut, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Masih Dibangun
PDIP Buka Peluang Diskusi dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran
90 Persen Sampel Beras Fortifikasi Disebut Tak Sesuai Klaim, Pemerintah Siapkan Penindakan
Harga Minyak Dunia Meningkat, Pemerintah Pastikan Pertalite Tak Naik
Kakanwil Ditjenpas Jambi Berikan Kuliah Umum dan Penguatan Karakter kepada 800 Taruna Poltekimipas
Bareskrim Bongkar Dugaan Kecurangan Beras Fortifikasi, Klaim Gizi Tak Sesuai Hasil Lab
Sambal Khas Kerinci Mendunia ditangan PitriaNova

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 12:15 WIB

Pemerintah Garap 500 Ribu Hektare Rawa Mineral untuk Perluasan Sawah Nasional

Senin, 26 Oktober 2026 - 00:27 WIB

Megaproyek IKN Berlanjut, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Masih Dibangun

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:47 WIB

PDIP Buka Peluang Diskusi dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran

Minggu, 25 Oktober 2026 - 09:59 WIB

90 Persen Sampel Beras Fortifikasi Disebut Tak Sesuai Klaim, Pemerintah Siapkan Penindakan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 06:59 WIB

Harga Minyak Dunia Meningkat, Pemerintah Pastikan Pertalite Tak Naik

Berita Terbaru